Perancis naikkan pajak orang kaya tidak mau membebani orang menengah

Perdana Menteri Prancis, Michel Barnier, menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan kemungkinan menaikkan pajak bagi individu terkaya serta beberapa perusahaan besar di negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi defisit anggaran yang kian memburuk. Dalam wawancara dengan stasiun televisi France 2, Barnier menegaskan bahwa situasi keuangan negara sangat kritis, namun pemerintah tidak ingin menambah beban pajak bagi kelas menengah dan bawah.

"Saya tidak akan lagi meningkatkan pajak untuk seluruh rakyat Prancis, baik untuk mereka yang berpenghasilan rendah, pekerja, atau kelas menengah. Tetapi, saya tidak dapat mengecualikan orang-orang kaya dari tanggung jawab nasional untuk memperbaiki keadaan ini," ujar Barnier, seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/9/2024). Hutang nasional Prancis saat ini telah mencapai 110% dari PDB, atau sekitar 3,2 triliun euro. Pendapatan pajak yang lebih rendah dari yang diharapkan, serta pengeluaran pemerintah daerah yang meningkat, telah menyebabkan defisit anggaran publik diperkirakan akan naik menjadi 6,2% dari PDB tahun depan jika tidak ada langkah-langkah pengendalian.

“Kebanyakan dari hutang kami berasal dari pasar internasional dan luar negeri. Oleh karena itu, kami harus menjaga kredibilitas Prancis,” kata Barnier. Ia menekankan perlunya mengambil tindakan untuk mengontrol pengeluaran serta meningkatkan pendapatan. Orang-orang dengan penghasilan tinggi, menurut Barnier, harus turut berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi negara ini. Meski demikian, Barnier menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan pajak penghasilan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, pekerja upahan, atau kelas menengah.

"Saya tidak akan menambah beban pajak bagi semua warga Prancis. Mereka sudah membayar pajak tertinggi di antara negara-negara mitra di Uni Eropa," tambahnya. Tantangan utama Barnier saat ini adalah merumuskan rancangan anggaran untuk tahun 2025 yang bertujuan mengatasi krisis keuangan Prancis. Prancis juga telah dikenakan sanksi formal oleh Uni Eropa karena melanggar aturan anggaran yang berlaku.