Tarif pajak dunia tidak sehat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menandatangani kesepakatan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa salah satu tantangan global saat ini adalah kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Sebagai organisasi internasional yang fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial di berbagai negara, OECD bekerja sama dengan Kementerian Keuangan di seluruh dunia untuk mengatasi tantangan ini melalui penandatanganan MLI STTR.

"Salah satu caranya adalah dengan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR), yang saya tandatangani tadi malam bersama 42 negara dan yurisdiksi lainnya," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat (20/9/2024). Menurutnya, MLI STTR merupakan bagian dari Pilar Dua, yang merupakan komponen penting dari kesepakatan global untuk mengurangi kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Dengan menandatangani MLI STTR, Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih cepat mengadopsi instrumen penting ini.

Perjanjian ini menegaskan pentingnya MLI STTR bagi banyak negara berkembang yang tergabung dalam Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). MLI STTR membantu mengembalikan hak-hak pemajakan pada beberapa jenis transaksi lintas batas antarperusahaan, termasuk bunga, royalti, dan pembayaran atas jasa. Bagi negara berkembang, mobilisasi sumber daya sangat krusial, dan instrumen ini memberikan solusi tambahan untuk melindungi basis pajak korporasi mereka.

Hingga saat ini, lebih dari 1.000 perjanjian perpajakan sekitar 1/4 dari total perjanjian perpajakan di dunia telah terikat oleh komitmen ini. "Saya berterima kasih kepada @mathiascormann dan semua penandatangan hari ini. Mari kita bersama-sama melanjutkan proses ratifikasi demi kesejahteraan ekonomi dan sosial dunia," tutup Sri Mulyani.