Desa bedol diancam oleh orang orang super tajir Inggris

Orang-orang terkaya di Inggris mengancam akan meninggalkan negara tersebut jika pemerintah menyetujui perubahan pada sistem pajak non-domisili yang sedang diusulkan. Negara-negara seperti Monako, Italia, Swiss, dan Dubai diperkirakan akan menjadi tujuan para miliuner ini. Hampir dua pertiga (63%) investor kaya menyatakan rencana mereka untuk meninggalkan Inggris dalam waktu dua tahun atau bahkan lebih cepat, jika pemerintah melanjutkan rencananya untuk menghapus pengecualian pajak yang sudah ada sejak zaman kolonial. Selain itu, 67% mengakui bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan untuk pindah ke Inggris sejak awal, menurut sebuah studi baru dari Oxford Economics yang mengkaji dampak rencana tersebut.

Sistem non-domisili di Inggris, yang telah berusia dua abad, memungkinkan individu yang tinggal di Inggris tetapi berdomisili di negara lain untuk menghindari pembayaran pajak atas pendapatan dan keuntungan modal di luar negeri hingga 15 tahun. Pada 2023, sekitar 74.000 orang memiliki status non-domisili, naik dari 68.900 orang pada tahun sebelumnya.

Bulan lalu, Partai Buruh mengumumkan rencana untuk menghapus status ini, memperkuat janji kampanye mereka dan memperluas proposal sebelumnya dari pemerintah Konservatif yang secara bertahap menghapuskan sistem ini. Langkah ini dilakukan seiring janji Perdana Menteri Keir Starmer untuk memperbaiki keadilan dan menguatkan keuangan publik, dengan pengumuman lebih lanjut diharapkan pada pernyataan anggaran musim gugur pada 30 Oktober. Menteri Keuangan Rachel Reeves menyatakan bahwa pencabutan status non-domisili ini dapat menambah pemasukan negara sebesar 2,6 miliar pound atau sekitar USD3,45 miliar selama periode pemerintahan berikutnya. Namun, riset dari Oxford Economics, yang disusun awal bulan ini bersama kelompok lobi Foreign Investors for Britain, memprediksi bahwa perubahan ini justru akan menambah beban bagi pembayar pajak sebesar 1 miliar pound pada 2029/30.

"Kami ingin memperingatkan bahwa ini adalah masa yang berisiko," ujar Macleod-Miller, CEO Foreign Investors for Britain, kepada CNBC pada Jumat (20/9/2024). "Jika pemerintah mengabaikan hal ini, mereka bisa merugikan pendapatan selama beberapa generasi." Usulan tersebut mencakup penghapusan konsep "domisili" dan menggantinya dengan sistem berbasis tempat tinggal, sementara periode pengecualian pajak atas pendapatan luar negeri akan dipangkas dari 15 menjadi 4 tahun. Selain itu, individu yang telah tinggal di Inggris selama lebih dari 10 tahun akan diwajibkan membayar pajak warisan dan tetap bertanggung jawab atas pajak tersebut selama 10 tahun setelah meninggalkan negara tersebut. Mereka juga tidak akan dapat menghindari pajak warisan atas aset yang disimpan dalam perwalian.

Namun, Macleod-Miller, seorang ahli perencanaan kekayaan pribadi yang mendirikan kelompok lobi sebagai respons atas usulan ini, menegaskan bahwa perubahan tersebut akan menghambat pertumbuhan kekayaan dan menyarankan perlunya sistem pajak berjenjang. Berdasarkan survei Oxford Economics yang melibatkan 72 non-domisili dan 42 penasihat pajak yang mewakili 952 klien non-dom lainnya, hampir seluruhnya (98%) mengatakan mereka akan meninggalkan Inggris lebih cepat dari yang direncanakan jika reformasi ini diterapkan. Para non-dom tersebut dilaporkan telah menginvestasikan rata-rata 118 juta poundsterling per orang ke dalam ekonomi Inggris.

Mayoritas responden (83%) menyebut pajak warisan atas aset global mereka sebagai alasan utama untuk keluar dari Inggris, sementara 65% mengungkapkan kekhawatiran terkait perubahan pajak penghasilan dan pajak atas keuntungan modal. Hal ini terjadi bersamaan dengan perubahan kebijakan pajak di negara lain yang memberi insentif bagi investor kaya. Swiss, Monako, Italia, Yunani, Malta, Dubai, dan Bahama di Karibia menjadi beberapa destinasi yang paling diminati oleh investor kaya, menurut para ahli industri dan agen properti yang diwawancarai oleh CNBC.

"Para investor kaya kini memiliki banyak opsi, dan berbagai negara berlomba-lomba menarik mereka," kata Helena Moyas de Forton, Direktur Pelaksana dan Kepala EMEA dan APAC di Christie's International Real Estate. Forton, yang timnya memberikan nasihat kepada klien terkait relokasi internasional, mengatakan bahwa rencana Partai Buruh hanyalah salah satu dari serangkaian peristiwa politik yang telah mengikis reputasi Inggris sebagai tempat aman untuk berinvestasi dalam beberapa tahun terakhir. "Ini hanya menambah pukulan," katanya. "Saya tidak yakin apakah semua orang akan pergi, tetapi mereka pasti mempertimbangkan situasi ini dan menunggu untuk melihat apa yang akan berubah."

Menurut laporan Juni dari konsultan migrasi Henley & Partners, jumlah jutawan yang akan meninggalkan Inggris diperkirakan mencapai rekor baru tahun ini, dengan pemilihan umum Juli menambah periode ketidakpastian politik pasca-Brexit. Inggris diproyeksikan mengalami kehilangan bersih 9.500 individu dengan kekayaan bersih tinggi pada tahun 2024, lebih dari dua kali lipat dibandingkan 4.200 orang pada tahun lalu.

"Situasinya sangat genting. Pasar saat ini sangat tidak stabil. Mudah bagi orang-orang untuk berpindah tempat tinggal, dan mudah pula bagi mereka untuk memindahkan bisnisnya," ujar Marcus Meijer, CEO dari perusahaan investor real estat Mark. Beberapa negara alternatif yang menarik bagi para miliuner mencakup Monako, Malta, dan Gibraltar yang memberikan pengecualian tanpa batas pada pajak warisan, serta Dubai yang tidak mengenakan pajak penghasilan, pajak keuntungan modal, maupun pajak warisan. Sementara itu, Italia dan Yunani menawarkan sistem pajak tetap yang memungkinkan individu kaya menghindari pembayaran pajak atas penghasilan mereka.