Jokowi dan Sri Mulyani buka suara soal bocorkan 6 juta NPWP

Terdapat kehebohan terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting, yang kemudian dijual secara ilegal. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut disebut dalam kasus ini. Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengambil tindakan.

"Saya sudah meminta Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk segera memitigasi hal ini," ungkap Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024). Jokowi juga menyebut bahwa kejadian serupa juga pernah terjadi di negara-negara lain, dan menduga kebocoran data ini bisa disebabkan oleh kelalaian terkait password atau penyimpanan data yang tersebar di berbagai tempat. "Kejadian ini juga pernah terjadi di negara lain. Bisa jadi karena keteledoran dalam pengelolaan password atau penyimpanan data yang terpisah-pisah, sehingga menjadi sasaran peretasan," lanjutnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ia sudah memerintahkan tim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan evaluasi atas kejadian tersebut. "Saya telah meminta Dirjen Pajak dan semua pihak di Kementerian Keuangan untuk segera mengevaluasi masalah ini," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9). Hasil evaluasi nanti akan disampaikan oleh DJP dan tim teknologi informasi Kemenkeu.

Kebocoran data NPWP mencuat setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, membeberkan bahwa jutaan data NPWP diperjualbelikan di forum-forum ilegal. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan informasi lainnya. "Sebanyak 6 juta data NPWP dijual dengan harga sekitar Rp 150 juta," ungkap Teguh melalui akun X @secgron. Dalam forum tersebut, seorang pengguna dengan nama Bjorka mengunggah data pada 18 September 2024, dan dikabarkan ada sekitar 6,6 juta data yang dipasarkan dengan harga US$ 10 ribu, atau setara dengan Rp 152,96 juta. "Data NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, serta beberapa menteri lainnya turut bocor dalam sampel data yang dipasarkan oleh pelaku," jelas Teguh.