Swedia melakukan penghapusan pajak tiket pesawat bagi pelancong

Pemerintah Swedia telah mengumumkan rencana untuk menghapus pajak tiket pesawat mulai 1 Juli 2025. Kebijakan ini disambut dengan baik oleh industri penerbangan dan dianggap sebagai kabar baik bagi para pelancong, terutama wisatawan internasional, karena akan mengurangi biaya perjalanan udara secara signifikan. Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menyatakan bahwa pajak atas tiket pesawat selama ini menjadi penghalang bagi daya saing Swedia.

"Jika kita ingin memastikan konektivitas udara yang baik dan mempertahankan Swedia sebagai hub internasional, kita harus menghindari mendiskriminasi keunggulan kompetitif Swedia. Kebijakan ini juga sejalan dengan tujuan iklim jangka panjang dan melindungi akses perjalanan di seluruh negeri," ujar Kristersson dalam konferensi pers bersama yang dilansir oleh The Local, Selasa (10/09).

Anggota Parlemen Demokrat Swedia, Linda Lingberg, menyatakan bahwa penghapusan pajak tiket pesawat ini diharapkan dapat membuat biaya perjalanan udara lebih terjangkau bagi masyarakat dan turis, serta meningkatkan daya saing maskapai penerbangan di Swedia. "Kami melakukannya untuk mendorong lalu lintas udara di seluruh negeri dan memperluas aksesibilitas. Ini akan berujung pada harga tiket yang lebih rendah dan meningkatkan daya saing maskapai penerbangan," kata Lingberg. Sementara itu, Menteri Infrastruktur dan Perumahan Swedia, Andreas Carlson, menambahkan bahwa penghapusan pajak ini akan memungkinkan investasi yang lebih besar di sektor penerbangan dan memperluas aksesibilitas di seluruh Swedia.

“Langkah ini akan menjadikan Swedia lebih kompetitif dan mendorong investasi dalam penerbangan,” ungkap Carlson. Menteri Energi dan Bisnis Swedia, Ebba Busch, juga menanggapi kekhawatiran terkait dampak lingkungan akibat penghapusan pajak ini. "Dari perspektif tujuan iklim Swedia, kebijakan ini tidak akan memberi pengaruh besar," kata Busch. Ia menambahkan, meskipun kebijakan ini mungkin akan meningkatkan jumlah penumpang, dampak emisi akan dinilai lebih lanjut di masa mendatang. Busch juga mencatat bahwa sebagian besar negara di Uni Eropa tidak menerapkan pajak tiket pesawat, sehingga Swedia kehilangan daya saing dibandingkan negara lain.

"Ini penting bagi banyak perusahaan dan sektor industri besar di Swedia—bahwa kami bisa mempertahankan koneksi udara kami. Hanya sedikit negara di Uni Eropa yang memiliki pajak tiket pesawat, sehingga hal ini telah menjadi kelemahan kompetitif bagi Swedia," jelasnya. Pajak tiket pesawat pertama kali diberlakukan di Swedia pada 2018 dengan tujuan mengurangi permintaan penerbangan untuk menekan emisi karbon. Pajak ini dikenakan pada penerbangan komersial dari bandara di Swedia yang memiliki kapasitas lebih dari 10 kurang.

Tarif pajak bervariasi, mulai dari 76 krona Swedia (sekitar Rp 106 ribu) per penumpang untuk penerbangan domestik dan Eropa, hingga 504 krona Swedia (sekitar Rp 702 ribu) untuk penerbangan jarak jauh. Tahun ini saja, pajak tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar 1,8 miliar krona Swedia (sekitar Rp 2,5 triliun). Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) menyambut baik keputusan ini dan menganggapnya sebagai terobosan positif. IATA menilai pajak ini justru menghambat secara ekonomi dan tidak efektif dalam mengurangi emisi.

"Penghapusan pajak ini adalah kabar baik karena perpajakan penumpang udara tidak mendukung tujuan ekonomi maupun lingkungan," ungkap Rafael Schvartzman, Wakil Presiden Regional IATA untuk Eropa. Dukungan juga datang dari Swedavia, operator bandara Swedia. Presiden dan CEO Swedavia, Jonas Abrahamsson, menyatakan bahwa penghapusan pajak akan memperbaiki aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan sektor penerbangan di Swedia.

Abrahamsson menambahkan bahwa pajak tiket pesawat selama ini telah menghambat pertumbuhan penerbangan di Swedia, dan tidak membantu transisi ke bahan bakar penerbangan berkelanjutan karena memperlakukan semua jenis bahan bakar dengan cara yang sama. "Pajak ini tidak mendukung transisi iklim yang diperlukan, karena semua bahan bakar, termasuk biofuel, diperlakukan sama," tambahnya.

**Kritik atas Kebijakan Penghapusan Pajak Tiket Pesawat**

Meski banyak mendapat dukungan, kebijakan penghapusan pajak tiket pesawat juga menuai kritik dari kelompok lingkungan dan akademisi. Partai Hijau Swedia, yang turut berperan dalam pengenalan pajak ini, mengkritik langkah pemerintah. Amanda Lind, juru bicara Partai Hijau, menyebut penghapusan pajak ini sebagai kemunduran dalam perjuangan Swedia melawan perubahan iklim.

"Ini adalah contoh kebijakan iklim yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya kita berinvestasi lebih pada perubahan iklim, tetapi mereka malah mengurangi kewajiban pengurangan emisi," ujar Lind. Para akademisi dari Universitas Chalmers dan Institut Teknologi Kerajaan Swedia (KTH) juga menilai bahwa pajak ini memainkan peran penting dalam pengurangan emisi karbon, lebih dari yang diperkirakan sebelumnya. Mereka memperingatkan bahwa penghapusan pajak dapat meningkatkan emisi dari sektor penerbangan secara signifikan.

"Sektor penerbangan di Swedia hampir setara dengan dampak iklim dari semua lalu lintas mobil penumpang di negara ini," kata ahli lingkungan, Åkerman, kepada surat kabar lokal Dagens Nyheter. Meski ada pajak tiket pesawat, industri penerbangan tetap mendapat banyak pengecualian pajak, dan penghapusan ini hanya akan memperburuk situasi, tambahnya.

Terlepas dari kritik tersebut, pemerintah Swedia berharap penghapusan pajak ini akan membantu memulihkan lalu lintas udara yang terdampak pandemi COVID-19. Data dari OAG Schedules Analyser menunjukkan bahwa kapasitas penerbangan Swedia pada September 2024 masih 23 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2019, sebelum pandemi. Sementara negara tetangga seperti Denmark dan Norwegia sudah mendekati kapasitas penerbangan pra-pandemi, dengan angka 99 persen dan 92,4 persen.