Defisit APBN 2023 Sebesar Rp 347,6 T

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 tercatat sebesar Rp 347,6 triliun atau 1,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa defisit APBN tersebut lebih kecil dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, defisit anggaran mencapai 6,14 persen terhadap PDB, kemudian turun menjadi 4,57 persen terhadap PDB pada tahun 2021, dan selanjutnya menjadi 2,35 persen terhadap PDB. Sri Mulyani menekankan bahwa defisit pada tahun 2023 berada dalam konsistensi dengan kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Menurutnya, defisit yang lebih kecil tersebut dapat menjaga rasio utang dan dapat dikelola dengan baik dalam aspek risiko dan kinerja.

Pengurangan defisit anggaran pada tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pendapatan negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total pendapatan negara pada tahun lalu mencapai Rp 2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, dengan pertumbuhan sebesar 5,3 persen dibandingkan tahun 2022. Penerimaan perpajakan menyumbang sebesar Rp 2.155,4 triliun atau 101,7 persen dari target, tumbuh sebesar 5,9 persen.

Prestasi kinerja perpajakan ini didukung oleh realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.869,2 triliun atau 102,8 persen dari target, mengalami pertumbuhan sebesar 8,9 persen. Meskipun begitu, sektor kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi sebesar 9,9 persen dengan realisasi sebesar Rp 286,2 triliun atau 95,4 persen dari target. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 605,9 triliun atau 117,5 persen dari target, tumbuh sebesar 1,7 persen.

Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp 3.121,9 triliun atau 100,2 persen dari target, mengalami peningkatan 0,8 persen dari realisasi tahun 2022. Hal ini didukung oleh pemanfaatan automatic adjustment kementerian/lembaga (K/L) dan optimalisasi alokasi belanja untuk mendukung proyek-proyek prioritas.

Sri Mulyani juga menyoroti realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 yang mencapai Rp 359,5 triliun atau 74,9 persen dari target. Pembiayaan utang sebesar Rp 407 triliun dilakukan secara prudent, menjaga efisiensi biaya utang. Kebijakan pembiayaan investasi sebesar Rp 90,1 triliun ditempuh untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta Indonesia di dunia internasional.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU