
Kontroversi terkait pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai bantuan sosial (bansos) mendapatkan tanggapan khusus dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies menghindari langsung menyentuh isu yang mencuat mengenai Jokowi, namun ia menyoroti program bansos yang diberikan atas nama pribadi sebagai suatu kesalahan besar. Ia menegaskan bahwa dana untuk bansos berasal dari uang pajak yang diperoleh dari rakyat Indonesia.
Anies menyoroti bahwa bansos didanai oleh uang pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat Indonesia, dan oleh karena itu, program tersebut tidak boleh dianggap sebagai uang pribadi. Ia menekankan pentingnya memahami bahwa bansos berasal dari uang rakyat yang telah disetorkan kepada negara.
Sebagai solusi, Anies mengusulkan agar isu ini harus segera diluruskan. Jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024, Anies berjanji untuk mengubah program bansos menjadi "bansos plus". Program ini akan melibatkan pembekalan, pelatihan, dan fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan penunjang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menyoroti sikap Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menolak penundaan pembagian bansos hingga Pemilu 2024 berakhir. Aria Bima mencurigai Zulhas melakukan politisasi terhadap isu bansos dan menilai hal tersebut tidak manusiawi. Ia menyatakan bahwa akan mengajukan pertanyaan terkait sikap Zulhas dalam Komisi VI, dan berpendapat bahwa Zulhas seharusnya lebih fokus pada penanganan kenaikan harga beras dan cabai.
Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU
Komentar Anda