Pemerintah Akan Tetapkan Standarisasi Pajak Film

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ad Interim, Erick Thohir, mengumumkan niat pemerintah untuk mengesahkan standar pajak film agar harga tiket bioskop seragam di seluruh wilayah. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari dukungan pemerintah terhadap industri perfilman nasional.

"Pak Presiden (Joko Widodo) akan mengumumkan kebijakan di mana negara akan mendukung industri film nasional. Pemerintah akan menetapkan standar pajak film yang berlaku di seluruh daerah. Semua pajak dan harga tiket bioskop akan seragam di semua daerah, dengan satu dana khusus untuk mendukung film nasional. Himbara (Himpunan Bank Negara) sudah memiliki program terkait," ungkap Erick dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya, pada tanggal 29 November.

Pemerintah berpendapat bahwa diperlukan peraturan presiden (perpres) untuk mengawasi seluruh ekosistem perfilman di tanah air, termasuk aspek perpajakan, perizinan, dan pendanaan.

"Tujuannya adalah agar ada titik akhir di mana proses keuangan menjadi jelas dan bersih. Ada tiga masalah utama dalam industri perfilman, yaitu pembiayaan, pemasaran, dan perizinan," tambah Erick.

Di sisi lain, dia berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari Perusahaan Film Negara (PFN), sehingga pembuat film dapat lebih mudah mencari investor potensial.

"Sedangkan untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk menyederhanakan regulasi agar produksi film bisa lebih efisien. Ini akan memberikan dampak besar pada pertumbuhan industri film nasional. Saat ini, 64 persen film yang ditayangkan di bioskop adalah film nasional, dan kita perlu menjaga kuantitas dan kualitasnya agar film nasional tetap mendominasi di negeri sendiri," tutup Erick.

Sebagai informasi tambahan, industri perfilman merupakan salah satu sektor yang tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Setelah mengalami dampak pandemi COVID-19, industri perfilman terus berinovasi dan beradaptasi, membuka peluang baru melalui layanan streaming berbasis platform digital. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan dari langganan video on demand Indonesia mencapai 411 juta dolar AS pada tahun 2021, dengan penetrasi pengguna sebesar 16 persen pada tahun tersebut dan diperkirakan akan meningkat menjadi 20 persen pada tahun 2025.

Dalam konteks lain, Sazkia Noor Anggraini, seorang dosen dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, mengungkapkan bahwa industri perfilman telah memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan menciptakan dampak berganda di berbagai sektor. Sebagai contoh, di Kabupaten Belitung, film Laskar Pelangi terus berpengaruh positif terhadap pariwisata setelah sepuluh tahun rilisnya. Antara tahun 2008 dan 2018, pembangunan hotel di Belitung meningkat 200 persen, dan pendapatan dari restoran naik hingga 23 persen selama lima tahun.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU