Pemerintah berharap agar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dapat dipertahankan di tahun berikutnya. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 didesain secara terhubung dengan kebijakan tahun sebelumnya dan strategi jangka menengah. Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjelaskan bahwa APBN berfungsi sebagai penyerap kejutan untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan pengelolaan fiskal yang sehat.
Meskipun demikian, tantangan ekonomi Indonesia yang mungkin dihadapi di masa mendatang perlu diwaspadai. Tensi geopolitik yang meningkat, dampak perubahan iklim yang semakin nyata, perkembangan teknologi digital yang cepat, dan transisi dari pandemi menjadi endemi adalah beberapa faktor yang harus diperhitungkan. Meskipun tantangan ini memiliki potensi ancaman, mereka juga dapat dianggap sebagai peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam konteks ini, Arsitektur APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. APBN diharapkan berperan sebagai shock absorber, agen pembangunan, dan instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Transformasi ekonomi akan diupayakan melalui strategi jangka pendek dan jangka menengah, dengan fokus pada penghapusan kemiskinan, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengembangan ekonomi hijau.
Dalam menyusun APBN 2024, pemerintah merinci postur dengan pendapatan negara sekitar Rp2802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah. Belanja negara diarahkan sebesar Rp3.325,1 triliun, dengan alokasi untuk belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, keseimbangan primer, dan defisit anggaran. K/L dan belanja non K/L mendapatkan alokasi untuk mendukung proyek strategis nasional, Pemilu 2024, akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial.
Sasaran dan indikator pembangunan juga ditetapkan, termasuk tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan ekstrem, rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai tukar petani (NTP), dan nilai tukar nelayan. Melalui pengelolaan fiskal yang efektif, APBN 2024 diharapkan mampu menanggapi dinamika perekonomian dan mendukung agenda pembangunan nasional.
Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
Alamat Kami: 
085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
konsultanpajakrahayu1@gmail.com
Komentar Anda