Sri Mulyani ke Paris, Bahas Aksesi Indonesia Jadi Anggota OECD

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat Dewan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu topik yang dibahas adalah pembaruan mengenai permintaan Indonesia untuk memulai proses aksesi OECD yang diadakan di markas OECD, Paris. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas proses Indonesia menjadi anggota OECD.

OECD adalah organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara anggota, mewakili sekitar 80 persen perdagangan dan investasi global. OECD berfungsi sebagai pusat pengetahuan dunia dan juga sebagai salah satu lembaga penyusun standar internasional dalam pengembangan alat, analisis, dan standar kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan, peluang, kesejahteraan, dan kemakmuran global.

Sri Mulyani memaparkan sejumlah pencapaian reformasi struktural di Indonesia sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Pencapaian ini meliputi peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan akuntabilitas dan transparansi kebijakan, penguatan kebijakan anggaran, penguatan program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, peningkatan kebijakan persaingan, penguatan independensi bank sentral, dan berbagai program reformasi kebijakan lainnya.

Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan reformasi struktural dan transformasi dalam pengembangan kebijakan ekonomi hijau yang telah menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan transisi energi melalui implementasi platform Energy Transition Mechanism (ETM).

Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia menyadari proses menjadi anggota OECD akan memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia memenuhi standar kebijakan OECD bagi setiap calon anggota baru.

Pemerintah Indonesia berencana membentuk Komite Nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Komite ini akan fokus pada identifikasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk memenuhi standar OECD, pengawasan terhadap proses persiapan, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, mengembangkan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta kegiatan lain yang mendukung proses keanggotaan Indonesia.

Proses koordinasi di tingkat nasional juga akan melibatkan pemangku kepentingan lain, termasuk akademisi dan sektor swasta.

Komitmen Indonesia untuk menjadi anggota OECD sejalan dengan mandat konstitusional yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional. Indonesia siap untuk berkolaborasi dengan anggota OECD dan mitra internasional lainnya dalam memperkuat kerja sama multilateral. Hal ini juga sesuai dengan konsistensi Indonesia selama Presidensi G20 tahun 2022 dan Kepemimpinan ASEAN tahun 2023.

Pada pertemuan Dewan OECD, seluruh peserta menyambut baik dan mendukung niat Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan, serta negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD.

Keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan akan mendukung reformasi ekonomi dan tata kelola nasional yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja lebih banyak, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat memperkuat reputasi dan stabilitas ekonomi Indonesia, menarik investasi asing langsung, memfasilitasi perjanjian perdagangan, meningkatkan akses ke pasar internasional, dan memberikan peluang pertumbuhan bagi perusahaan dalam negeri. Semua ini membutuhkan komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip OECD, melaksanakan reformasi yang diperlukan, dan berpartisipasi aktif dalam inisiatif organisasi tersebut.