
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa nilai transaksi di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) mencapai Rp 29,21 miliar hingga akhir September 2023, dengan volume 490.000 ton CO2 (TCO2) setara. Seluruh transaksi ini melibatkan 16 perusahaan, terdiri dari satu penjual, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, dan 15 pembeli.
Penjualan unit karbon oleh Pertamina Geothermal Energy berasal dari proyek Lahendong unit 5 dan unit 6 di Sulawesi Utara. Proyek ini memiliki sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca dengan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE GRK).
Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, mengingatkan masyarakat untuk tidak membandingkan Bursa Karbon Indonesia dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), karena mekanisme dan karakternya yang berbeda. Ia menekankan bahwa perdagangan di Bursa Karbon Indonesia bukanlah perdagangan spekulatif yang menghasilkan transaksi harian. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Bursa Karbon Indonesia mengalami perkembangan yang positif, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ini tercermin dari total nilai transaksi yang telah mencapai Rp 29,21 miliar.
Menurut Inarno, angka ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang memerlukan waktu satu tahun untuk mengaktifkan bursa karbon. Dia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, masih ada satu pelaku perdagangan yang akan terdaftar di Bursa Karbon Indonesia. OJK berencana untuk terus memantau perkembangan di Bursa Karbon Indonesia dengan berkolaborasi bersama Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kemenko (Kementerian Koordinator Bidang) Maritim dan Investasi. Mereka berharap bahwa ke depannya, pasokan dan permintaan akan semakin meningkat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan perdagangan perdana di Bursa Karbon Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Jokowi memproyeksikan bahwa potensi perdagangan di Bursa Karbon Indonesia bisa mencapai Rp 3.000 triliun.
"Potensi perdagangan (karbon) di Indonesia memang besar. Karena Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan solusi berbasis alam. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di mana 60 persen dari pengurangan emisi karbon berasal dari sektor alam. Menurut catatan saya, kurang lebih 1 giga ton CO2 berpotensi mendapatkan kredit karbon dan dapat ditangkap. Jika dihitung, potensi Bursa Karbon Indonesia bisa mencapai Rp 3.000 triliun, bahkan lebih besar," ungkap Jokowi.
Untuk mewujudkan potensi tersebut, negara perlu mengambil langkah-langkah konkret. Selain aspek nominal, Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim karena dampak yang sangat dirasakan, seperti kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, dan polusi.
Komentar Anda