Anies Sebut Alat Negara Mengintimidasi Rakyat? Stafsus Menkeu Bantah

Anies Baswedan, bakal calon presiden, memberikan informasi terkait pengusaha yang mengalami pemeriksaan pajak yang ketat setelah membantu dan berinteraksi langsung dengan dirinya. Menurut Anies, hal ini mengakibatkan keengganan banyak pengusaha untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam kampanyenya.

Cerita ini diungkapkan Anies dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan yang dipandu oleh Najwa Shihab. Salah satu pembahasan dalam acara tersebut adalah rencana penggalangan dana (fundraising) yang akan dilakukan Anies untuk mendukung kampanyenya. Najwa bertanya mengapa banyak pengusaha, khususnya yang memiliki kekayaan besar, tidak banyak mendukung Anies.

Anies menjelaskan bahwa banyak pengusaha takut membantunya karena setelah memberikan bantuan, mereka langsung mengalami pemeriksaan pajak yang ketat.

Anies menyebut contoh di Jawa Tengah dan Jawa Barat di mana beberapa pengusaha memberikan dukungan dalam kampanyenya. Namun, setelah memberikan bantuan, salah satu pengusaha mengungkapkan bahwa perusahaannya langsung diperiksa oleh kantor pajak. Alasan dari pemeriksaan tersebut disebutkan sebagai pemeriksaan acak atau random.

Najwa memperdalam cerita Anies dan mengkonfirmasi apakah Anies secara tidak langsung menyiratkan bahwa alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang. Anies mengakui hal tersebut.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, memberikan klarifikasi terkait cerita yang diungkapkan Anies. Yustinus menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berpegang pada aturan, hukum, dan tata cara yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak hanya dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data dan informasi yang akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi yang memerlukan pemeriksaan. Yustinus juga meminta Anies untuk memberikan klarifikasi langsung terkait ceritanya dan memastikan bahwa tudingan penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tidak benar. Ia menegaskan bahwa DJP adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk mengajak partisipasi rakyat dan membayar pajak demi kebaikan bersama.