Penerimaan Pajak Digital Rp 14,57 T Hingga 31 Agustus 2023

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa penerimaan pajak digital dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah mencapai Rp 14,57 triliun.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, menjelaskan bahwa jumlah penerimaan PPN PMSE sebesar Rp 14,57 triliun tersebut terdiri dari setoran tahun 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 3,90 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 5,51 triliun, dan tahun 2023 sebesar Rp 4,43 triliun. Total pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN berjumlah 158, jumlah yang sama dengan yang ada pada Agustus 2023.

Untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan berusaha antara pelaku usaha digital dan konvensional, pemerintah telah mengatur penunjukan pelaku usaha PMSE untuk memungut PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Kedepannya, pemerintah akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang menjual produk atau memberikan layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia untuk menciptakan keadilan. Kriteria untuk penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE adalah nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan, dan/atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan.

Di kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan sektor digital sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang adil.