Pengenalan Pajak Karbon di Sektor Energi Indonesia

Pajak karbon baru diperkenalkan di Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global, dimulai pada 1 April 2022 di sektor PLTU batubara. Peraturan mengenai pajak karbon diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan pada 7 Oktober 2021 oleh DPR.

Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan pada penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, avtur, dan gas dengan tujuan mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca, serta meningkatkan pendapatan pemerintah. Pajak ini sejajar dengan kebijakan negara-negara maju seperti Inggris, Jepang, dan Singapura.

Pengenaan pajak karbon bertujuan untuk mengubah perilaku ekonomi menuju aktivitas ekonomi hijau, mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi berkelanjutan. Pendapatan dari pajak karbon dapat digunakan untuk pembangunan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, investasi ramah lingkungan, serta bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Landasan hukum pajak karbon termasuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Perpres Penyelenggaraan NEK. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang merugikan lingkungan, mengikuti peta jalan pasar karbon atau pajak karbon, dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan. Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon.