Pekerja Freelance dan Tantangan Pajaknya

Ditulis oleh Administrator pada Sabtu, 06 Mei 2023 | Dilihat 1484kali

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, negara ini mengalami penurunan ekonomi. Akibatnya, banyak karyawan yang terkena PHK dan beberapa lainnya yang mengalami pemotongan gaji. Sebagai hasilnya, sejumlah orang beralih ke pekerjaan freelance.

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pekerja freelance? Pekerja freelance adalah individu yang bekerja secara independen dan tidak memiliki kontrak dengan perusahaan atau pemberi kerja. Mereka tidak dianggap sebagai karyawan perusahaan dan memiliki kebebasan dalam memilih klien dan jenis pekerjaan yang mereka inginkan. Sebagai contoh, seorang content creator dapat membuat berbagai jenis konten sesuai keinginannya, sementara seorang penulis salinan (copywriter) dapat mengerjakan konten promosi untuk dua perusahaan yang bersaing.

Bagi perusahaan, menggunakan jasa pekerja freelance terbukti lebih efisien daripada merekrut karyawan baru untuk tugas yang serupa. Perusahaan hanya perlu membayar untuk pekerjaan yang diminta dan tidak perlu mengurus gaji, tunjangan, THR, asuransi, dan biaya lain yang biasanya terkait dengan karyawan tetap.

Pekerja freelance umumnya memiliki keahlian khusus, seperti penulisan, pembuatan konten, fotografi, videografi, desain grafis, penulisan salinan (copywriting), penerjemahan, dan lain sebagainya.

Namun, penting untuk diingat bahwa pekerja freelance juga dikenakan pajak. Pembayaran pajak tidak otomatis dipotong oleh pemberi kerja seperti yang terjadi pada karyawan perusahaan. Sebagian besar pendapatan freelance bervariasi dari bulan ke bulan dan sering tidak memiliki bukti yang jelas tentang jumlah penghasilan.

Dalam konteks perpajakan, pekerja freelance dianggap sebagai pekerja yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka. Oleh karena itu, mereka tetap dikenakan pajak dan wajib melaporkan pendapatan mereka setiap tahun. Pelaporan pendapatan untuk pekerja freelance didasarkan pada pendapatan kena pajak mereka sendiri. Mereka menggunakan sistem Self Assessment, yang memberi wewenang kepada mereka untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri.

Pekerja freelance dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, bukan Pajak Penghasilan Pegawai, karena mereka tidak menerima bayaran secara teratur atau hanya bekerja sesekali. Dasar pengenaan pajak adalah 50% dari pendapatan bruto mereka, dengan tarif pajak sebesar 5%.

Pajak penghasilan bagi pekerja freelance mengikuti peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan tarif sebagai berikut: