Contact Whatsapp085210254902

REFORMASI PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN KEADILAN DAN KETAHANAN FISKAL

Ditulis oleh Administrator pada Sabtu, 31 Juli 2021 | Dilihat 51kali

Majelis Ekonomi & Kewirausahaan PP Muhammadiyah

REFORMASI PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN KEADILAN DAN KETAHANAN FISKAL

Oleh: Yustinus Prastowo

Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kamis, 24 Juni 2021

OUTLINE

  • Kerja Keras APBN di Masa Pandemi
  • Pajak sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi
  • Konsolidasi Fiskal Melalui Reformasi Pajak Berkeadilan
  • Pengenaan PPN sebagai Solusi akan Sistem Pajak yang Berkeadilan
  • Kesimpulan

Kerja Keras APBN di Masa Pandemi

DINAMIKA APBN DI MASA PANDEMI

Untuk menjaga momentum, reformasi tetap dilanjutkan di tengah Pandemi Covid-19

2020:

  1. EXTRAORDINARY POLICY:

Dampak Covid-19 luar biasa, harud direspon dengan extraordinary policy

IMMEDIATE RESPONSE:

  • Perpu No.1/2020 -> UU No.2/2020
  • Stimulus penegahn Covid-19 dan Program PEN, deisit APBN melebar 6,34% PDB
  1. REOPENING POLICY:

Komitmen untuk dapatmengatasi Covid-19 dan poemulihan ekonomi

PEMEBRIAN STIMULUS: MENDUKUNG REOPENING

  • Komite PC-PEN, perluasan stimulus dan rekontruksi program agar lebih simple dan implemntatif sehingga dapat segera mungkin dapat diekseskusi dan menjaga daya tahan, yuk dipulihkan

2021-2022

  1. RECOVERY & REFORM POLICY:

Penguatan daya ungkit recovery dan reformasi penguatan pondasi

AKSELERASI RECOVERY & REFORMASI

  • Penanganan pandemic dan program vaksinasi
  • Mengakselerasi recevory melalui keberlanjutan PEN
  • Transformasi melalui reformasi

2023

  1.  FISCAL CONSOLIDATION:

Konsulidasi fiscal bertahap yang disertai reformasi

PENDISIPLINAN FISKAL UNTUK KEBERLANJUTAN JANGKA PANJANG

  • Deficit kembali maksimal 3% PDB 2023
  • Risiko utang terkendali

KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL: PELEBARAN DEFISIT UNTUK MERESPON DAMPAK PANDEMI Tambahan kebutuhan pembiayaan utang Rp903,46 T, menyesuaikan Perpres No. 72 Tahun 2020. Kebutuhan investasi neto sebesar Rp181,24 T antara lain ditujukan dalam rangka mendukung pembiayaan program PEN

No.20/2019

• Defisit 1,76%

UU Keuangan Negara (UU No.17 tahun 2003) mengatur bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB dan jumlah utang Pemerintah maksimal 60% dari PDB.

Perpres No.54/2020

• Defisit 5,07%

Dengan kondisi luar biasa dan sangat mendesak, kebijakan defisit APBN melampaui batasan 3%, melalui Perppu No.1/2020 (menjadi UU No.2/2020). Besaran defisit APBN 2023 akan kembali maksimal 3%.

Perpres No.72/2020

• Defisit 6,34%

Merespon perkembangan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 serta untuk menjaga ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, termasuk menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Defisit 1,76% ->Defisit 6,34% -> Perubahan -> Defisit APBN -> Rp 307,22 T -> Rp 1.039,22 T -> Rp 732,00 T

KEBIJAKAN EXTRAORDINARY MEMBUAT DEFISIT DAN UTANG PUBLIK MENINGKAT Risiko ekonomi dan fiskal Indonesia relative moderat, perlu terus dijaga keberlanjutannya

  • Kontraksi pertumbuhan ekonomi mendorong respon stimulus di banyak Negara melalui peningkatan deficit fiscal
  • Respon defidit fiscal Indonesia rlatif moderat disbanding Negara-negara lain, namun mampu memberikan daya dorong bagi ekoomi yang dukup besar (kontraksi tidak sedalam Negara-negara lain)
  • Ke depan, pemberian stimulus dan deficit fiscal tetap perlu dikendalikan untuk tetap menjaga tingkat utang yang aman dan fiscal yang tetap sehat.

Pajak Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi

RESPON PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI MELALUI STIMULUS PAJAK Cakupan, Masa Berlaku, serta Jenis Insentif Pajak Diperluas sesuai dengan Kebutuhan

Untuk beberapa jenis Insentif Pemerintah Memperpanjang Masa Berlaku sampai dengan Desember 2021

Maret 2020: Insentif pajak PMK-23 (440 sektor eligible)* Pengurangan PPh 25: 30%, Insentif pajak PMK-28 Bidang Kesehatan

April 2020: Insentif pajak PMK-44 (1.062 sektor eligible)* Pengurangan PPh 25: 30% PPh Final UMKM DTP, Penurunan tariff PPh Badan mulai berlaku (sesuai amanat Perppu 1/2020)

Mei 2020: -

Juni 2020: Insentif pajak PP-29 untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemic dan pemulihan ekonomi

Juli 2020: Insentif pajak PMK-86 (1.189 sektor eligible)* Pengurangan PPh 25: 50% Perpanjangaan jangka waktu hingga Desember 2020

Agustus 2020: Insentif pajak PMK-110 (1.189 sektor eligible)* Pengurangan PPh 25: 50% Inseentif bagi P3-TGAI

September 2020: -

Oktober 2020: Insentif pajak PMK-143 Bidang Kesehatan Perpanjangan masa berlaku PMK-28 dan PP-29

November 2020: -

Desember 2020: Insentif pajak PMK-239 Bidang Kesehatan Berlaku Jan-Des 2021

Januari 2021: Insentif pajak PMK-9 (sektor eligible PPh 22 Impor, PPh 25 dan Restitusi PPN bertambah) Hingga masa Pajak Juni 2021

Maret 2021: PPN DTP Rumah Masa pajak Mar-Ags, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Masa Pajak Mar-Des 2021

PENERIMAAN PAJAK MENJADI KONTRIBUTOR UTAMA PENDAPATAN NEGARA

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pendapatan negara, namun merupakan yang paling terpukul akibat pandemi

Jumlah WP OP Terhadap Jumlah Penduduk Bekerja Meningkat 

• Sejak tahun 2002, jumlah WP OP mengalami pertumbuhan. Terbesar tahun 2008 (180%) karena Sunset Policy dan kewajiban NPWP.

• Rasio jumlah WP OP terdaftar terhadap jumlah penduduk bekerja meningkat signifikan (34,66% pada tahun 2021).

Terjadi Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

• Rasio kepatuhan meningkat dari 52% pada tahun 2012 menjadi 78% pada tahun 2020 (dari yang Wajib SPT)

• Pasca implementasi Tax Amnesty, peningkatan jumlah SPT Tahunan yang disampaikan lebih tinggi dari peningkatan jumlah Wajib SPT

BELANJA PERPAJAKAN (TAX EXPENDITURE)

Berbagai kebijakan/fasilitas perpajakan perlu dilakukan selektif dan menjadi instumen yang efektif

Pajak Menjadi Stimuluus Perekonomian

2015:

Feb 2015 Reinventing Policy PMK 29/2015 Penghapusan sanksi bunga (PMK 91/2015) penghapusan Sansi Administrasi (PMK 197/2015)

Juni 2015 Kenaikan PTKP PMK 122/2015 WPOP: 24,3jt >> 36jt Kawin/Tanggungan: 2,025 >> 3jt

September 2015 Be Cukai Reform Portal Indonesia National Single Window (NISW) PMK 138/2015 >> 2018

Oktober 2015 Bea Cukai Launching Pusat Logistik Berikat PMK 272/2015

Obktober 2015 Pemotongan PPh Revaluasi Aset PMK 191/2015

2016:

Juni 2016

UU Pengampunan Pajak (UU 11/2016) PMK 101/2016

  • Uang tebusan mencapai 1% PCB (Rp 114,2 T)
  • Total deklarasi aset Rp 4865,7 T
  • Total dana repatriasi Rp 147,1 T
  • Hampir sebanyak 1 juta WP mengikuti TA
  • Terbilang sebagai program amnesty tersukses di dunia

Kenaikan PTKP PMK 101/2016 WPOP: 36jt >> 54jt kawin/tanggungan: 3jt >> 4,5jt

Penurunan tariff PPh pengalihan jual beli tanah/bangunan PP 34/2016 semula 5% menjadi 2,5%

2017

Januari 2017

Pembentukan tim reformasi perpajakan KMK 885/2016

September 2016 PP harta bersih (kesempatan kedua perbaiki data harta pasca TA) PP 36/2017

Desember 2017 aturan BC barang bawaan bebas BM (De Minimus value dari USD250/org/USD1000/keluarga menjadi USD500/org) PMK 203/2017

2018

April 2018

Ketentuan PLB baru untuk mempermudah importer, termasuk ecommerce PMK 28/2018

April 2018

Percepatan restitusi PMK 39/2018

Juli 2018

PPh final 0,5% PP 23/2018 (tariff pajak UMKM turun sari 1% >> 0,5%)

Agustus 2018

Kebijakan pemeriksaan pajak SE-15/PJ/2018

2019

Juni 2019

PMK 86/2019 revisi batas atas kelompok hunian mewah yang dikenakan PPnBM (dari 10M menjadi 30M)

PP 45/2019 super deductible tax pengurangan Ph bruto atas biaya vocal & litbang 200-300%

2020

PERPPU 1/2020

  • Tariff PPh Badan Turun
  • Equal treatment, pemajakan PMSE

PMK 130/2020 kemudahan pengajuan Tax Holiday

UU Bea Materai UU No.10/2020 (penyesuaian tariff BM)

Omnibus Law Perpajakan Amandemen UU KUP, PPh, PPN, dan PDRD u/ dorong investasi

Insentif Pandemi

PMK 44/2020 stdt 110/2020 PPh 21 DTP karyawan income , Rp200 jt, pembebasan PPh 22 impor, PPh Final UMKM DTP, Pengurangan Angsuran PPh 25 30%, percepatan restitusi PPN, PPh Final jasa konstruksi irigasi DTP

PMK 28/2020 I PMK 31/2020

PMK 34/2020 stdt 83/2020

Fasilitas perpajakan mendukung ketersediaan obat & alat penanganan pandemic

PP No.29 tahun 2020 fasilitas PPh dalam rangka penanganan covid-19

STRUKTUR PENERIMAAN PAJAK

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DI INDONESIA 2004 - 2020 PPh PPN Cukai Pajak Perdagangan Internasional Rp Triliun

Perkembangan Tax Ratio Indonesia

*) Rasio Perpajakan merupakan perbandingan perpajakan pusat dengan PDB

*) Tax Ratio merupakan perbandingan perpajakan pusat + SDA Migas + Pertambangan umum pada SDA Migas dengan PDB

Konsolidasi Fiskal Melalui Reformasi Pajak Berkeadilan

TREND KEBIJAKAN PERPAJAKAN GLOBAL

  • US Treasury Secretary (Jennet Yellen) berpendapat bahwa Amerika Serikat akan menghentikan kecenderungan global untuk menurunkan pajak badan.
  • Saat ini Pemerintahan AS sedang menyiapkan rencana untuk menaikkan pajak pada kelompok bisnis dan orangorang kaya. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari paket pengeluaran yang sangat besar pada program infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.

o Saat kampanye, Presiden Joe Biden berjanji menaikkan tarif PPh Badan dari 21% menjadi 28%.

o Menaikkan tarif pada orang kaya dan merombak beberapa aturan untuk meningkatkan penerimaan dari perusahaan multinasional.

  • Kebijakan ini sangat ambisius dalam 30 tahun terakhir. Saat masa Presiden Trump, pajak federal PPh Badan dipotong dari 35% menjadi 21%.
  • Kebijakan terbaru ini dinilai cukup fair untuk mendorong investasi dan menjamin ekonomi Amerika menjadi kompetitif dan produktif.
  • Rata-rata PPh Badan secara global saat ini sekitar 24%, turun dari 40% tahun 1980. Tahun 2020, sembilan negara melakukan kebijakan memotong tarif pajak PPh Badan termasuk Perancis, Kolombia, Belgia.

TREND KEBIJAKAN PERPAJAKAN GLOBAL

  • Negara-negara OECD juga sedang mendorong kesepakatan global bagaimana menaikkan pajak pada perusahaan IT yang besar.
  • Awal Maret 2021, Pemerintah Inggris merencanakan akan menaikkan PPh Badan dari 19% menjadi 25% tahun 2023. Ini merupakan kenaikan pertama kali sejak tahun 1970-an, mendukung dunia usaha selama masa pandemi.
  • Peningkatan tren pembatasan pengecualian dan fasilitas PPN sejak krisis 2008, banyak negara yang meninjau ulang dalam rangka prinsip netralitas dan mencegah VAT gap yang besar
  • Pentingnya perluasan basis PPN (broad-base) dikarenakan tingginya tax expenditure (Belanja Perpajakan)(OECD 2010)
  • Tren kenaikan tarif standar umum PPN. 127 Negara tahun 2020 rata-rata tarif PPN global adalah sebesar 15.4 %.
  • 15 Negara menggunakan instumen PPN dalam merespon pandemic Covid-19 untuk mengoptimalisasi penerimaan sebagai bagian dari pergeseran kebijakan pajak (Survei OECD atas tax measurement per April 2021)

KEBIJAKAN FISKAL MEMBUTUHKAN SISTEM PERPAJAKAN YANG SEHAT DAN ADIL

KEBIJAKAN FISKAL

Pendapatan Negara Meningkat

Belanja Negara Berkualitas

Pembiayaan Efisien dan Pruden

Sistem Perpajakan Yang Sehat dan Adil

SEHAT

- efektif sebagai instrumen kebijakan

- optimal sebagai sumber pendapatan

- adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian dan sesuai dengan best practices

ADIL

- Memberikan kepastian perlakuan pemajakan dan dukungan administrasi yang mempermudah kepatuhan

- Memberikan perlindungan terhadap masyarakat miskin dan rentan, ekuitas beban perpajakan antarsektor dan antarkelompok pendapatan

Sistem PNBP Yang Optimal

PNBP Layanan yang Efisien - tidak menciptakan highcost economy, mendukung kualitas layanan yang efisien

PNBP SDA - Optimal Rate of Extraction, pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap menjaga aspek lingkungan

TAX ECOSYSTEM

Tax Policy (Clarity and Fairness) Taxpayers Tax Authority Tax Intermediaries Tax Revenue Trust Tax Law (Certainty and Consistency) Tax Administration (Simplicity and Transparency)

What is Tax Justice?

Ability to pay Vs Benefit Principle. Four Maxim of Taxation. The Role of Tax Expenditure. Principle of Tax Law.

Ability to Play

Yang mampu membayar pajak lebih tinggi;

Pajak Langsung (Direct Tax);

Tercermin dalam tarif progresif;

Bias pada pandangan libertarian, pajak mendistorsi pencapaian individual.

Benefit

Yang mendapatkan manfaat lebih besar, membayar pajak lebih tinggi;

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax);

Consumption Approach;

Tercermin dalam tarif proporsional atau Flat;

Bias pada pandangan sosialis, pajak mengabaikan inequality of income and opportunity.

KONTRIBUSI PAJAK PER JENIS

Kontribusi PPh Badan semakin turun, PPh OP sedikit meningkat, PPN stabil

PPh Badan (termasuk PPh Migas) PPh OP PPN PBB Pajak Lainnya Cukai Bea Masuk dan Bea Keluar

Konstruksi Holistik RUU KUP

  • Perluasan Basis pajak Baru
  1. Penerapan PPN multi tarif

Tarif PPN lebih rendah untuk barang/jasa tertentu

Tarif PPN lebih tinggi untuk barang mewah

Tarif PPN final (GST) untuk barang/jasa tertentu

  1. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE Menyesuaikan dengan perkembangan transaksi ekonomi
  2. Pengenaan Carbon/Environment Tax Pengenaan pajak atas aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan emisi karbon
  • Mencitptakan Keadilan dan Kesetaraan
  1. Penerapan Alternative Minimum Tax (AMT) WP Badan dengan PPh terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum
  2. Perubahan tarif & bracket PPh OP Penambahan lapisan tarif yang lebih tinggi dari yang berlaku saat ini
  • Peningkatan Kepatuhan & Penguatan administrasi
  1. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajkan yang belum dipenuhi, sebagai program lanjutan pembinaan kepatuhan bagi wajib pajal
  2. Dimungkinkan menghentikan penuntutan tindak pidana perpajakan dengan pembayaran sanksi administrasi Pemberian kesempatan kepada WP menghentikan proses hukum perpajakan dan upaya pemulihan pendapatan negara
  3. Kerjasama penagihan pajak dengan negara mitra Pelaksanaan bantuan penagihan aktif kepada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra secara resiprokal

Pengenaan PPN sebagai Solusi akan Sistem Pajak yang Berkeadilan

PPh Badan sulit diandalkan 

Dalam konteks global: Optimalisasi penerimaan PPh Badan lebih sulit untuk dilakukan. Tarif PPh Badan juga terus mengalami tekanan untuk turun.

Selaras dengan hal tersebut, PPh Badan tidak lagi reliable dan sustainable sebagai penerimaan negara yang utama.

Pemerintah di berbagai negara mulai mencari pos lain sebagai sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, PPN dijadikan solusi oleh beberapa negara sebagai sumber penerimaan utama.

Namun demikian, PPN tidak bisa berdiri sendiri, regresivitas PPN perlu dikurangi, salah satunya melalui kebijakan multitarif

Dalam beberapa dekade terakhir, tren global menunjukkan kenaikan tarif PPN dan penurunan tarif PPh badan

Rata-rata tarif PPh Badan secara global turun dari 31,5% di tahun 2006 menjadi 26,5% di tahun 2019. Sebaliknya, tarif PPN terus mengalami kenaikan. Di tahun 2006, rerata tarif PPN meningkat dari 13,8% di tahun 2006 menjadi 15,41% di tahun 2019

Anggaran APBN yang besar dinikmati petani bertujuan untuk mendukung sektor pertanian agar ketahanan pangan dibangun untuk melindungi rakyat

Rincian alokasi belanja Negara untuk sector pertanian dan perkebunan

Anggaran kementrian pertanian Rp 15,19 T (2020) dan Rp 19,8 T (2021) untuk: benih padi dan jagung, cetak sawah, kawasan kedelai, tebu, jaringan irigasi, embung.

Anggaran kementrian PURP, Rp 13,62 T (2020) dan Rp 26,75 T (2021) untuk bendungan, irigasi dan pemeliharaan jaringan

Anggaran transfer ke pemerintah daerah ( dana alokasi khusus irigasi dan pertanian) Rp 1,78 T (2020) dan Rp 4,29 T (2021)

Cadangan beras pemerintah dan stabilitas harga Rp 2,08 T (2020) dan Rp 5,35 T (20201)

Subsidi pupuk untuk pertanian Rp 34,2 T (2020) dan Rp 25,2 T (2021)

Bantuan social kemensos untuk petani Rp 36,01 T (2020) dan Rp 28,93 T (20201)

Bantuan PBI kesehatan Rp 7,17 T (2020) tetap Rp 7,17 T (2021)

Uang pajak sektor pertanian dan perkebunan hanya 8,3% (sangat kecil) jika dibandingkan dengan alokasi anggarannya

Belanja pendidikan 2021

  • Kemendikbud Rp81,5 T, a.l untuk kebijakan mereka belajar, kampus merdeka, dan organisasi penggerak.
  • Kemenag Rp55,9 T, untuk melanjutkan kegiatan prioritas dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia
  • DTU Rp 156,6 T meliputi anggaran gaji pendidik, non gaji pendidik, serta DBH tambhan migas aceh dan papua barat
  • DTK Rp135,1, untuk meningkatkan ketersediaan akses, dan mutu layanan pendidikan dan mendukung program merdeka belajar
  • DID Rp1,4 T untuk mendukung digitalisasi pendidikan
  • Dana Otsus Rp6,0 T untuk pembangunan sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan komunikasi untuk perluasan akses dan peningkatan efektifitas layanan pendidikan

Rehabilitas dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan (unit)

  • Kemen PUPERA
  • SD dan Menengah 1.670
  • Madrasah & Sekolah Keagamaan 189
  • Perguruan Tinggi Negeri 94
  • Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 12

Penerimaan Beasiswa LPDP (mahasiswa)

  • Kemenkeu 4000

TPG Non-PNS (ribu guru)

  • Kemenag 270,9
  • Kemendikbud 255,6

Program Indonesia Pintar (juta jiwa)

  • Kemendikbud 17,9
  • Kemenag 2,2

Beasiswa Bidik Misi/KIP Kuliah (ribu mahasiswa)

  • Kemendikbud 1108,8
  • Kemenag 56,0

Bantuan Operational Sekolah (juta siswa)

  • TKDD 44,7
  • Kemenag 8,9

Belanja Kesehatan 2021

  • Antisipasi pengadaan vaksin covid-19 160 juta orang Rp 18,0 T
  • Antisipasi pelaksanaan vaksin covid-19 160 juta orang Rp 3,7 T
  • Bantuan Iuran Peserta PBI JKN 96,8 juta jiwa Rp 48,8 T
  • Bantuan Iuran JKN Bagi PBPU dan BP Kelas III Rp 2,4 T
  • Penyediaan Obat/Vaksin Perbekes Program Kesehatan 24 paket Rp 3,137 T
  • Penyediaan Makanan Tambahan Bagi 238.000 Ibu Hamil Kurang Energi Kronis & 441.000 Balita Kurus Rp 1,1 T
  • Pembangunan 971 Gedung Puskesmas & Pembangunan/Rehabilitas 59 RS Rujukan
  • Bantuan Operasional Kesehatan 10.143 puskesmas Rp 10,7 T
  • Pelayanan Kesehatan Pada 110 RS Kemenahan dan 52 RS Polri
  • Pemeriksaan 60.430 Sempel Obat dan 25.158 Sempel Makanan

BENCHMARK TARIF PPN GLOBAL

Tarif PPN di Indonesia 10 % relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan VAT dan GST

1.Kuwait – 0%

2.Iraq – 0%

3.Macau – 0%

4.Libya – 0%

5.Maldives – 0%

6.Oman – 0%

7.Hong Kong – 0%

1.Afghanistan – 10%

2.Australia – 10%

3.Cambodia – 10%

4.Comorus – 10%

5.Egypt – 10%

6.Haiti – 10%

7.Indonesia – 10%

8.Vietnam – 10%

1.Cuba – 2.5%

2.Guam – 4%

3.Eritrea – 4%

4.Micronesia – 5%

5.Myanmar – 5%

6.Yemen – 5%

7.Cape Verde – 5%

8.Singapore -7%

9.Thailand – 7%

1.Brazil – 17% sd 19%

2.Argentina – 21%

3.Finland – 24%

4.Sweden – 25%

5.Denmark – 25%

6.Norway – 25%

7.Croatia – 25%

8.Hungary – 27%

Berdasarkan kajian dan benchmarking yang dilakukan. Belajar dari pengalaman dan tren negara lain. Dapat diperoleh ringkasan informasi bahwa 24 negara tarif PPN-nya di atas 20%, 104 negara 11-20%, selebihnya beragam 10% ke bawah.

KINERJA PPN INDONESIA DIBANDING DENGAN BEBERAPA NEGARA

C-efficiency ratio Indonesia berada di bawah rata-rata beberapa negara Asia. Diperlukan optimalisasi penerimaan PPN, baik melalui perbaikan regulasi maupun administrasi

Masih banyak ruang optimalisasi penerimaan PPN yang dapat dilakukan. Meski tidak sempurna, setidaknya C-efficiency ratio menggambarkan masih belum optimalnya kinerja penerimaan PPN di Indoonesia.

BENCHMARK PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN

Indonesia paling banyak pengecualian

1. Negara Singapore Non BKP Properti tempat tinggal, logam berharga, barang utk keperluan investasi Non JKP jasa keuangan, sewa properti tempat tinggal Fasilitas Tidak ada

2. Negara Thailand Non BKP Barang pertanian, peternakan, perikanan, koran & buku, pupuk Non JKP Kesehatan, angkutan umum, leasing property Fasilitas FTZ, KB, penjualan barang kpd PNA/BI, ekspor jasa

3. Negara India Non BKP cereal, sayur dan buah, transfer of going concern Non JKP Perhotelan < INR 1,000 per day, sewa property tempat tinggal Fasilitas Special Economic Zone

4. Negara China Mainland Non BKP Tidak ada Non JKP Tidak ada Fasilitas Special Economic Zone

5. Negara Indonesia Non BKP Barang pertanian, peternakan, perikanan, tambang, kebutuhan pokok, emas, uang, surat berharga, makanan/minuman di restoran. (4 Kelompok Barang) Non JKP Jasa Pendidikan, Kesehatan, keuangan,sosial, asuransi, keagamaan, kesenian dan hiburan, angkutan umum, perhotelan, parkir, dll (17 Kelompok Jasa) Fasilitas Kawasan (FTZ,KEK, KB) Barang Tertentu dan Strategis Jasa tertentu

Menakar Efektivitas Redistribusi Fasilitas PPN

Government tax expenditures through VAT exemptions are enjoyed more by the middle and upper class (VAT incidence or share of total VAT tax expenditure by income decile)

Manfaat dari Subsidi BBM di Indonesia Berdasarkan Kelompok Pendapatan

Dalam sistem PPN, fasilitas diberikan pada barang tertentu, seperti “bahan kebutuhan pokok”, bukan “bahan kebutuhan pokok yang dibeli oleh orang miskin”. Tentunya kelompok kaya juga mengkonsumsi bahan kebutuhan pokok. Ketika subsidi diberikan kepada bahan kebutuhan pokok, maka kelompok kaya juga akan menikmati subsidi tersebut. Dampaknya terhadap redistribusi akan terbatas.

Pemberian subsidi terhadap barang, bukan orang, memang bukan suatu best practice, dan sering kali meleset dari tujuan kebijakan. Indonesia sendiri pernah belajar dari kebijakan subsidi BBM. Berdasarkan studi dengan menggunakan data Susenas tahun 2007, terlihat bahwa subsidi BBM tidak lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga miskin.

Regresivitas dalam pengenaan PPN perlu dikurangi untuk mencapai tujuan redistribusi. Salah satu upayanya adalah melalui skema multitarif.

Penerapan Multitarif PPN Sebagai Opsi Kebijakan yang Lebih Berkeadilan

Multi tarif PPN telah dianut oleh banyak negara

Pengenaan tarif lebih rendah diberikan untuk barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tujuannya adalah memberikan keadilan bagi masyarakat dengan daya beli rendah untuk mendapat tarif lebih rendah dan atas konsumsi kalangan atas dikenakan tarif lebih tinggi.

Rentang tarif yang beragam ini selaras dengan adagium “semakin kompleks sistem pajak, maka semakin adil. Sebaliknya, jika sederhana cenderung tidak adil.”

PPN MULTI TARIF

KETENTUAN SAAT INI

Single rate: 10%

• semua impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

• Bersifat regresif dan kurang adil, krn orang kaya membayar pajak yang sama dengan orang miskin

Export: 0%

RENCANA PENGATURAN BKP/JKP

General rate: (10+x)%

Reduced rate: paling rendah 5% (diatur di PP)

Higher rate: (15+x)% (diatur di PP)

Final rate (GST): (diatur di PMK)

Export: 0% / Fasilitas tdk dipungut

General rate naik menjadi (10+x)%:

• Tarif PPN negara2 ASEAN: Singapore dan Thailand 7%, Malaysia dan Kamboja 10%, Philipina 12%

• Tarif relative lebih rendah dibanding negara OECD (19%) dan negara BRICS (17%)

BKP/JKP dengan reduced rate (jenis BKP/JKP diatur di PP) :

• Konsumsi paling besar di masyarakat, tetapi tetap dijaga agar harga barang kebutuhan pangan dasar rumah tangga terjangkau;

• Memberikan jasa angkutan penumpang layak dan terjangkau;

• Memberikan rasa keadilan kpd masyarakat.

Higher rate (15+x)% (diatur di PP): mengurangi sifat regresif PPN dan memberikan rasa keadilan, tarif PPN lebih tinggi konsumsi barang mewah dan sangat mewah:

• Rumah, apartemen mewah

• Pesawat terbang, yacht; dan

• Barang mewah lainnya: tas, arloji, berlian PPnBM hanya diterapkan atas kendaraan bermotor

Final rate (GST): untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan: PKP cukup setor persentase tertentu dari peredaran usahanya, misalnya 1% atau 2% x peredaran usaha:

• PKP dengan peredaran usaha tertentu; dan

• PKP dengan kegiatan usaha tertentu.

CONTOH: PPN SEKTOR PERTANIAN

1. Seluruh barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan (termasuk barang kebutuhan pokok) merupakan BKP yang dikenakan PPN.

2. Tarif yang dikenakan adalah tarif umum. Namun, dapat diberikan tarif yang lebih rendah melalui PP, misalnya untuk produk pertanian.

3. Sebagai alternatif, pemungutan dan penyetoran PPN atas barang pertanian dapat diterapkan tarif PPN Final, yaitu setor PPN dengan % tertentu dari omzet (dengan PMK, persentase PM diasumsikan dikreditkan dari PK) untuk kemudahan bagi pengusaha menengah kecil. Namun, PKP dapat memilih menggunakan mekanisme normal PPN (PK-PM).

4. Pengusaha kecil (termasuk petani kecil) dengan omzet di bawah batasan PKP tidak dikenakan PPN.

PENGATURAN SAAT INI

Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan BKP yang dikenakan PPN.

Barang pertanian yang menjadi barang kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, sagu, ketela, daging susu telor) Non-BKP → tidak kena PPN

Barang pertanian lainnya Diberikan pilihan:

1. PPN Normal (PKPM); atau

2. Setor 1% dari omzet (dengan PMK, PM diassumsikan 90% dari PK).

Pengusaha (termasuk petani dengan omzet di bawah 4,8M) tidak dikenakan PPN

Kesimpulan

Kebijakan perpajakan harus mampu menjalankan dua tugas: relaksasi untuk menopang pertumbuhan dan optimalisasi penerimaan untuk mendanai belanja. Kebijakan perpajakan harus bisa menjadi bantalan ketika jatuh dan merangkul untuk bangkit

Saat ini kebijakan pajak diarahkan untuk mengatasi dampak pandemi, maka fokusnya adalah pemberian insentif yang meringankan beban pengusaha dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pajak menjadi aktualisasi gotong royong yang timbal balik: Wajib Pajak membayar apa yang menjadi kewajibannya—dengan tetap berhak memanfaatkan berbagai insentif yang digelontorkan, pemerintah mengelolanya untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

Optimalisasi penerimaan pajak menjadi kebutuhan di masa mendatang, maka perencanaannya harus dilakukan mulai sekarang. Implementasinya akan dipastikan pada waktu yang tepat serta memperhatikan dinamika dan situasi yang ada.

Pemerintah terus melanjutkan tax reform yang sudah dimulai sejak lama. Dalam memahami setiap kebijakan harus komprehensif, seluruh kebijakan memiliki keterkaitan Reformasi perpajakan berpegang pada prinsip perpajakan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

TERIMA KASIH

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Member Menu

Tentang Kami

Tiada kata yang pantas diucapkan, selain ungkapan syukur "alhamdulilahi robbil'alamin" akhirnya website ini dapat terselesaikan, adapun tujuan penulisan website ini ... Lihat selengkapnya
  • Alamat Kami:
    Cibinong
  • 085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
  • info@konsultanpajakrahayu.com, konsultanpajakrahayu1@gmail.com
Developed by Naevaweb.com