Contact Whatsapp085210254902

PAJAK

Ditulis oleh Administrator pada Senin, 12 Juli 2021 | Dilihat 74kali
  1. Pendahuluan

Rasio pajak adalah perbandinganantara peneriman pajak yang dihimpun oleh suatu Negara dan ProsukDomstik Bruto (atau disingkat PDB, yakni akumulasi nilai tambah atau penghasilan seluruh penduduk di suatu Negara). Angka rasio pajak digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan di suatu Negara dalam rangka menghumpun penerimaan pajak di suatu Negara. Kapasitas administrasi pajak, dalam hal ini, adalah sistem perpajakan di suatu Negara, yang terdiri dari: kebijakan (seperti hukum pajak berupa undang-undang dan aturan turunannya), personil (fiskus atau petugas pajak), dan instrument (seperti penggunaan teknologi untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pajak dan memudakan pengawasan).

Terkait dengan penriman pajak dalam rangka menghitung rasio pajak, suatu Negara mungkin saja hanya memasukkan unsure penerimaan pajak pusat, sementara Negara yang lain mungkin sajamemasukkan unsure penerimaan pajak pusat dan pajak daerah, dan Negara lainnya kemungkinan memasukkan unsure penerimaan pajak pusat, pajak daerah, dan penerimaan sumber daya alam. Sedangkan, untuk penghitungan PDB rill dengan penggunaan nilai suatu mata uang (missal,rupiah) konstan dalam rangka menghilangkan efek inflasi sesuai teori Purbasing Power Partity (PPP).

Dalam mengukur rasio pajak, Indonesia hanya memasukkan unsure penerimaan pajak pusat, yakni pajak-pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jendral Pajak, yang antara lain terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, penrimaan dari Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA Migas), pajak-pajak Daerah (yakni, pajak-pajak yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dimasukkan dalam penghitungan rasio pajak. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2012 berkisar antara 11,0% sampai dengan 11,9%.

Dalam bebrapa literature, terdapat beberapa factor hasil studi yang dianggap mempengaruhi tinggi atau rendahnya rasio pajak suatu Negara, seperti tariff pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimaslisasi tata laksana pemerintahan yang baik (good governance). Namun, di luar factor-faktor yang cenderung bersifat makro tersebut, terdapat beberapa studi yang dilakukan belakangan ini yang mengidentifikasi factor-faktor yang cenderng bersifat mikro yang juga berpengaruh terhadap tingkat rasio pajak. Dan, salah satu factor yang paling sering dicermati para akademisi adalah tingkat compliance atau tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Sekain tinggi tingkat kepatuhan dari wajib pajak ntuk membayar pajak, maka semakin optimal pula penerimaan pajak di Negara tersebut.

Tingginya tingkat kepatuhan membayar pajak tersebut tergantung dari tingkat trust dari warga Negara terhadap pemerintah dan juga sebaliknya. Warga nergara percaya bahwa dana pajak yang dihimpun petugas pajak maupun dana yang dibelanjakan pemerintah tidak diselewengkan; sebaliknya, Pemerintah percaya bahwa wajib pajak tidak menghindar dari pajak. Negara-negara di Semenanjung Skandinavia (yakni, Norwegia dan Swedia) mengenakan tarif pajak tinggi sekitar 50%. Meskipun begitu, tingkat penerimaan pajaknya tetap optimal karena tingginya tingkat trust dari warga Negara.

Selain itu, wajib pajak juga dimudahkan dalam membayar pajaknya. Berdasarkan studi rutin tahunan yang dilakukan Bank Dunia terkait kemudahan membayar pajak (studi terakhir tahun 2015), Norwegia dan Swedia menempati peringkat 14 dan 37 dalam kemudahan membayar pajak, sementara Indonesia menemapai peringkat 148 dan berada di bawah Singapura (peringkat 5), Malaysia (peringkat 31), Amerika Serikat (peringkat 53), dan China (peringkat 132). Sekor kemudahan membayar pajak ditetntukan oleh total tariff pajak, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak, serta jumlah frekuensi pembayaran dan pelaporan pajak. Walau memiliki tingkat tariff pajak tinggi, namun Negara-negara Skandivia tersebut berupaya unggul dalam hal waktu pemenuhan kewajiban pajak dan jumlah frekuensi pembayaran dan pelaporan pajak.

Factor bersifat mikro lainnya juga kerap dicermati oleh para akademis adalah factor koordinasi antar instansi guna mendukung upaya Pemerintah dalam menghimpun pajak. Koordinasi merupakan kata yang paling mudah diucapkan namun sangat sulit dilaksankan. Koordinasi bukan hanya perlu dilakukan untuk kerja sama antar instansi dibawah kendali Kementrian Keuangan melainkan juga kerja sama antar Kementrian. Kasusu-kasusu perpajakan yang terjadi belakangan ini, seperti penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang melibatkan importer, sebenarnya dapat diantisipasi apabila koordinasi antara Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai padu (misalnya kejelasan pencantuman kode QQ dalam dokumen Faktur Pajak). Contoh lain adalah masalah transfer pricing yang dapat diantisipasi apabila terdapat kerja sama antara Direktorat Jendral Pajak dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Belakangan terdapat usul bahwa penghimpunan pajak-pajak sebaiknya dikelola oleh suatu Badan dan lepas dari Kementrian Keuangan. Berbagai saran dari kalangan akademis dan praktisi menghendaki bahwa badan tersebut bukan hanya mengelola pajak pusat saja melainkan juga pajak-pajak daerah serta zakat dan sumbangan keagamaan lain yang bersifat wajib bagi pemeluknya. Terkait dengan pajak daerah, semenjak otonomi daerah diberlakukan, maka Daerah (seperti Kabupaten dan Kota) dapat memungut pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD).

Namun, menurut sebgaian kalangan terdapat pajak-pajak daerah tertentu yang penerimaannya akan lebih optimal bila dilakukan sentralisasi, seperti pajak parker. Misalkan, suatu operator parker memiliki seratus lokasi parker yang tersebar dibebarapa kota/kabupaten dan beberapa provinsi, maka penghimpunannya membutuhkan ekstra sumber daya dan cenderung tidak efisien dibandingkan dengan (apabila) pengelilaannya dilakukan secara terpusat (sentralisasi).

Sebagai contoh, saat ini oprator parker diwajibkan untuk menghitung dan membayar pajak parker serta melaporkannya secara berkala bulanan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila operator parkir mengelola seratus lokasi parkir, maka operator parkir diwajibkan melaporkan SPTPD dari seratus lokasi parkir tersebut. Dan, pengawasan pajak dilakukan oleh tiap-tiap DPPKAD yang membawahi lokasi-lokasi parkir tersebut. Sedangkan, apabila pengawasan dilakukan terpusat, maka optimalisasi pemenuhan pajak parkir yang dilakukan operator pasrkir segera dapat diketahui dengan membandingkan SPTPD dengan omzet yang dilaporkan operator parkir tersebut pada laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan.

Factor bersifat mikro berikutnya yang juga dicermati para akademis adalah kesamaan prespsi antara wajib pajak dan petugas pajak. Agar wajib pajak optimal dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, wajib pajak harus mendapat perlakuan equal dengan wajib pajak lainnya dan disamakan presepsinya melalui program semacam sosialisasi. Dan, agar dapat memberikan layanan prima, petugas pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman secara memindai atas peraturan-peraturan pajakyang cenderung dinamis dan memiliki kesamaan presepsi dengan petugas pajak lainnya. Sering kali, petugas pajak tidak mengikuti peraturan pajak update sehingga merugikan wajib pajak karena tidak terdapat kepastian.

Sebagai contoh, misalkan baru-baru ini seorang wajib pajak rekan Penulis akan melakukan impor kapal laut dan mengurus Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) atas PPn Impor di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Semua syarat dianggap lengkap, kecuali terdapat tunggakan pajak berupa sanksi administrasi pajak yang belum dilunasi dan surat permohonan penghapusan sanksi masih dalam proses diKantor Wilayah (aapun sanksi tersebut tidak dilunasi wajib pajak karena wajib pajak mengikuti program penghapusan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor:91/PMK.03/2015).

Petugas pajak semula menolak memberikan SKTD, namun setelah diperlihatkan kepadanya copy Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-246/PJ.02/2016 tanggal 22 Maret 2016 oleh Pengusaha tersebut, barulah petugas pajak yang bersangkutan paham bahwa dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan pertmohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampian Surat Pemberitahuan, pembetulan Surat Pemberitahuan, dan keterlambatan penyampian atau penyetoran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, tindakan penagihan atas Surat Tagihan Pajak terkait ditangguhkan; Dan dalam surat Dirjen Pajak tersebut ditegaskan bahwa dalam penelitian permohonan SKTD oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang criteria yang lain terkiat kepatuhan perpajakan terpebuhi, Wajib Pajak dianggap memenuhi criteria kepatuhan perpajakan.

Contoh lain dari masalah kesamaan presepsi antara wajib pajak dan petugas pajak dalah masalah subjektivitas Direktur Jendral Pajak dalam mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi pajak sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut bahwa Dirjen Pajak dapat mengurangkan sanksi administrasi pajak dikarenakan kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kelasalhannya. Untuk kata “khilaf” tersebut sebaiknya dikeluarkan juklak tersendiri sebagai pedoman wajib pajak dan petugas pajak. Keran sebagai kalangan berpendapat bahwa khilaf adalah perbuatan pertama kali, sedangkan kalangan lain berpendapat bahwa khilaf dikaitkan dengan tahun pertama Wajib Pajakn terdaftar atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

  1. Konsep Basis Pajak

Pada dasarnya, penerimaan pajak dipengaruhi oleh factor-faktor yang terdiri dari tariff pajak, dan basis pengenaan pajak. Semakin tinggi tariff pengenaan pajak, diharapkan semakin tinggi penerimaan pajak; Dan, semakin banyak orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (disingkat PTKP), diharapkan semakin tinggi penerimaan pajak; dalam hal ini, jumlah wajib pajak dan pasisi pengenaan pajak adalah merupakan satu kesatuan (dan diistilahkan dengan basisi pajak): bila jumlah wajib pajak banyak namun memiliki penghasilan di bawah PTKP, maka keberadaan wajib pajak tersebut percuma bekala karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Apabila dibuatkan suatu formula, maka rumus dari penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

P = t x w x p = t x b

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Untuk menjelaskan pentingnya basisi pajak, berikut ini diuraikan contoh perbandingan hitungan antara orang pribadi dengan penghasilan mendekati PTKP dan orang pribadi dengan penghasilan jumlah melebihi PTKP. Sebagai contoh pertama, missal orang pribadi Tuan Pras dengan penghasilan Rp 50 juta per tahun, akan membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp 700 ribu dengan hitungan sebagai berikut:

  1. Penghasilan Bruto             = Rp 50.000.000,00
  2. PTKP (asumsi TK/0)         = Rp 36.000.000,00
  3. Penghasilan Kena Pajak    = Rp 14.000.000,00

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka penghasilan kena pajak 0 s.d. Rp 50 juta dikenakan tarif 5%, sehingga pajak penghasilan = 5% X Rp 14 juta = Rp 700 ribu. Dengan demikian, komposisi dari penghasilan dan pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi tersebut.

Selanjutnya, pada contoh kedua, misalkan orang pribadi Tuan Setyo memiliki penghasilan Rp 700 juta setahun, maka Pajak Penghasilannya adalah sebesar Rp 114,2 juta dengan hitungan  sebagai berikut:

  1. Penghasilan Bruto             = Rp    600.000.000,00
  2. PTKP (asumsi Tk/0)          = Rp    36.000.000,00
  3. Penghasilan Kena Pajak    = Rp    564.000.000,00
  4. Pajak Penghasilan tariff pasal 17:

5% X Rp 50.000.000= Rp2.500.000,00

15% X Rp 200.000.000= Rp30.000.000,00

25% X Rp 250.000.000= Rp62.500.000,00

30% X Rp 64.000.000= Rp19.200.000,00

Total Pajak Penghasilan= Rp114.200.000,00

Dengan demikian, komposisi dari penghasilan dan pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi tersebut.

Berdasarkan cpntoh-contoh hitungan di atas, Tuan Pras membayar pajak dengan rasio 10,36% (yakni rasio Pajak Penghasilan 1,4% ditambah rasio PPN 8,96%), sedangkan Tuan Setyo membayar pajak dengan rasio 26,39% (yakni rasio Pajak Penghasilan 19,03% ditambah rasio PPN 7,36%). Dengan demikian, kita peroleh kesimpulan bahwa semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi Pajak Penghasilan sebagai imbas dari penerapan tariff pajak progresif. Selanjutnya, sekmakin tinggi Pajak Penghasilan yang dibayar, semakin tinggi pula rasio pajaknya.

  1. Konsep Tarif Pajak

Tidak disangkal bahwa tariff pajak termasuk factor penentu dari tingginya rasio pajak. Negara-negara di Semenanjunng Skandinavia dan sekitarnya (Swedia, Norwegia, Filandia, dan Denmark) memiliki tariff pajak yang  tergolong paling tinggi di dunia dengan tariff pajak penghasilan orang pribadi dia atas 50%. Walaupun multiplier effect dari pajak merupakan salah satu factor yang berptensi menurunkan PDB, namun bila diimbangi dengan tata kelola yang memindai atas governemt expenditure, hal tersebut sebenarnya tidak perlu dirisatukan. Di Swedia contohnya, dana pajak disalurkan kembali kepada pembayar pajak melalui serangkaian program kemsayarakatan yang manfaatnya disarakan langsung, seperti program kesehatan dan pendidikan, program pensiun dan perwatan manula, serta kompensasi untuk usia produktif yang kehilangan pekerjaan (sebagaimana ditulis Gwaldys Founce, wartawati pada surat kabar The Observer edisi 16 November 2008). Karena adanya trust bahwa dana pajak dikelola secara memindai oleh Negara, penduduk Swedia secara sukarela membayar pajak walaupun dengan tariff yag tergolong sangat tinggi hamper 60% dari penghailannya.

            Terkait dengan tariff pajak tinggi, fiscal policy maker di suatu Negara harus mencermati perilaku pembayaran pajak dari sikap acuh terhadap pembayaran pajak apabila trif dianggap terlalu tinggi sesuai teori yang dikemukakan Profesor Art Laffer (penasihat Presiden Ronald Reagan awal tahun 1980-an yang terkenal dengan Kurva Laffer-nya). Menurut Laffer, pajak yang terlalu tinggi menyebabkan pembayaran pajak untuk memilih leisure daripada bekerja karena sebagaian besar penghasilannya hanya untuk membayar pajak (dan, pada taraf tertentu, berpotensi menimbulkan sikap ekstrem pada pembayar pajak untuk ‘pasang badan’ menolak membayar pajak melalui praktik tax avoidance atau bahkan tax evasion).

            Sebagai contoh, dalam rangka meminimalisi pajak, beberapa perusahaan internasional dari Negara-negara maju di Amerika Utara dan Eropa barat yang cenderung memberlakukan pajak dengan tariff relative inggi, memanfaatkan Negara-negara tax haven atau offshore utnuk melakukan praktik transfer pricing (saat melakukan perjalnan ke Hong Kong beberapa tahun silam, penulis membca beberapa iklan di surat kabar local yang menawarkan jasa pemanfaatan letter box company dan telephone atau virtual office dengan fasilitas sewa alamat kantor dan telephone answearing). Berdasarkan dokumen Panama Papers yang baru-baru ini heboh dan menjadi pemberitaan di media masa terdapat beberapa Negara tax haven yang popular, di antaranya British Virgin Island, Panama, Bahamas, dan juga Hong Kong.

  1. Kosep Tax Engineering

Tax Engineering adalah kegiatan rekayasa transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis dalam rangka menghindari pajak yang lebih tinggi, dengan salah satu tools-nya adalah praktik transfer pricing. Praktik transfer Pricing adalah praktik yang dilakukan oleh suatu entitas dengan merekayasa suatau transkasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (non underlying transaction) melalui pendirian suatu strategic purpose vehicle (SPV) di Negara yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak rendah dalam rangka memperoleh keuntungan dari selisih total pajak melalui underpriced an overprice harga transfer. Sebagai contoh, perusahaan di Indonesia (missal PT Mesin Indo) bertransaksi dengan perusahaan afiliasinya di Hong Kong (missal Michine HK, Ltd). Perusahaan di Hong Kong tersebut menjual mesin bubut sebanyak 500.00 unit ke perusahaan afiliasinya di Indonesia. Jika harga jual 1 unit mesin bubut dari Hong Kong ke Indonesia adalah $800 dengan harga pokok $400 dan harga jual 1 mesin bubut tersebut di Indonesia adalah #1.200, maka skema hitungan laporan laba rugi kumulatif dari perusahaan-perusahaan yang saling terafiliasi tersebut.

Selanjutnya, dalam rangka untuk meminimalisi Pajak Penghasilan kumulatif, perusahaan di Hong Kong menaikan harga transfer dari semula $800 menjadi $1,200.

Berdasarkan dua skema tersebut di atas, ditarik kesimpulan bahwa praktik transfer pricing dalam contoh kasus di atas terdapat pada harga transfer atau sales price oleh Machine HK Ltd yang dinaikan dari $800 menjadi $1,00. Kegiatan tax engineering melalui tools Transfer Pricing tersebut dilakukan untuk menghemat pajak karena tariff pajak penghasilan Hong Kong lbebih rendah darpada tariff pajak Indonesia dan perusahaan grup tersebut lebih baik membayar pajak lebih tinggi di Hong Kong, namun secara agregat terdapat penghematan pajak.

Terdapat bebarapa Negara yang perlu diwaspadai oleh otoritas pajak di Indonesia karena tidak menegnakan pajak atau mengenakan pajak lebih rendah daripada Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomorr: KMK No 650/KMK.04/1994 tanggal 20 des 1994 ( yang diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor:PMK-256/PMK.03/2008), yakni: Argentina, Bahama, Bahrian, Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island, Caymand Island, Channer Island Greensey, Channer Island Jersey, Cook Island, El Salvador, Estonia, Hong Kong, Liechtenstein, Lithuania, Macau, Mauritius, Mexico, Nederland Antiles, Nikaragua, Panama, Paraguay, Perlu, Qatar, St. Lucia, Saudi Arabia, Uruguasy, Venezuela, Vanuatu, Yunani, dan Zambia. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajka Penghasilan, Direktur Jendral Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sepanjang terdapat hubungan istimewa. Adapaun, hal mengenai hubungan istimewa diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebiih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hunungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, PT A mempunyai 50% saham PT B. pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25%. Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.
  2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa di antara Wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau pengunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.
  3. Terdapat hubungan keluaraga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah saudara. Yang dimaksud dengan “ keluarag semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri, sedangkan “hubungan keluaraga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

Terkiat dengan ketentuan mengenai hubungan istimewa tersebut, bebrapa agency yang berkedudukan di luar negeri menawarkan kepada para wajib pajak di Indonesia (seperti Mossack Fonseca sebagaimana terungkap dalam dokumen Panama Papers baru-baru ini) untuk pendiriaan Strategic Purpose Vehicle (SPV) di Negara-negara yang tergolong tax haven (yakni, yang mengenakan pajak dengan tariff rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak) yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan informasi yang penulis peroleh, untuk pendirian satu entisitas bisnis di British Virgin Island (BVI), diperlukan dana sekitar USD 4,750.

Berikut ini penulis tampilkan salah satu contoh skema penggunaan SPV di BVI dalam rangka menghindar dari pajak: Misalnya PT X di Indonesia ingin membeli saham PT Y dari para pemegang sahamnya yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Indonesia (dan antara PT X dan PT Y tidak terdapat hubungan istimewa). Apabila harga jual lebih besar dari harga beli (dan diasumsikan tidak terdapat ganggungan pendapatan dan biaya lain), maka di akhir tahun terjadinya transaksi jual beli saham, para pemegang saham PT Y berpotensi dikenakan Pajak Penghasilan yang harus dibayar dan dilaporkan dalam SPT-nya. Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan seperti nerikut.

  1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin ini adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yan dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu antara lain dilakukan dalam hal berikut.

  1. SPT tahunan PPh wajib pajak badan atau orang pribadi yang menyatakan lebih bayar.
  2. SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar.
  3. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha; pekerjaan bebas; atau wajib pajak badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP; PKP; atau perubahan tempat terdaftar wajib pajak dari kantor pelayanan pajaj (KPP) semula ke KPP yang lain.
  4. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan PPh, walaupun sudah dikirim surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampian SPT, termasuk SPT yang kembali dari kantor pos dan wajib pajak yang termasuk kelompok non-efektif.
  5. Wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri pemenuhan kewajiban PPN-nya patut diduga tidak dilaksankan sebagaimana mestinya.
  6. Wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk pemutusan tempat pajak (PPN) terutang.
  1. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yangterpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem criteria seleksi semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi unsure subjektivitas dalammenentukan pilihan wajib pajak yang akan diperiksa, karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variable yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi computer.

Berdasarkan sistem pemilihan seperti tersebut di atas, wajib pajak yang akan diperiksa adalah wajib pajak yang mempunyai potensi fiscal tinggi, tetapi menunjukkan adanya indikasi telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya.

  1. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, oindormasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif, yaitu antara lain dilakukan terhadap

  1. Wajib pajak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
  2. Wajib pajak tertentu berdasarkan pengaudan masyarakat, antara lain misalnya yang semula dikenal melalui kontak pos 5000 atau kring pajak 500200.
  3. Wajib pajak tertentu berdasarkan petimbangan Direktur Jendral Pajak.

Erat hubungan dengan hal tersebut, adanya himbauan untuk melakukan pembetulan SPT sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Direktur Jendral pajak Nomor Ins-325/PJ/2002 tentang Pemanfaatan Data, wajib pajak yang tidak memenuhi himbauan Direktur Jendral Pajak dimaksud, termasuk wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan criteria pemeriksaan khusus ini bahkan kemungkinan dapat dilakukan penyidikan.

 

 

 

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Member Menu

Tentang Kami

Tiada kata yang pantas diucapkan, selain ungkapan syukur "alhamdulilahi robbil'alamin" akhirnya website ini dapat terselesaikan, adapun tujuan penulisan website ini ... Lihat selengkapnya
  • Alamat Kami:
    Cibinong
  • 085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
  • info@konsultanpajakrahayu.com, konsultanpajakrahayu1@gmail.com
Developed by Naevaweb.com