Karhutla Kalimantan Meluas, DPR Soroti Kesiapan Anggaran Penanganan

Karhutla Kalimantan Meluas, DPR Soroti Kesiapan Anggaran Penanganan

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan kembali menjadi perhatian pemerintah dan DPR. Di tengah kondisi kebakaran yang meluas dan dampak asap yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat, kebutuhan terhadap dukungan anggaran penanganan turut menjadi sorotan.

Anggota Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290,9 miliar yang telah dibahas untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Permintaan tersebut disampaikan setelah rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus 2026. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan kebakaran di lapangan.

Kondisi Lapangan Membutuhkan Respons Cepat

Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dalam beberapa hari terakhir semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Kabut asap yang muncul akibat kebakaran telah memengaruhi kualitas udara. Di Kalimantan Barat, kondisi asap bahkan sempat menyebabkan seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Singkawang dibatalkan karena jarak pandang berada di bawah batas aman penerbangan.

Dampak tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan. Ketika kebakaran meluas, konsekuensinya dapat merambat ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Karena itu, penanganan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai dan keputusan yang dapat dilakukan dengan cepat.

Anggaran Diperlukan untuk Operasional

Dana sebesar Rp290,9 miliar yang diminta untuk segera dicairkan merupakan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan petugas di lapangan. Penanganan kebakaran membutuhkan berbagai sumber daya, mulai dari pengerahan personel hingga dukungan terhadap kegiatan pemadaman dan pencegahan penyebaran api.

Anggota Komisi IV DPR menilai kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan langkah penanganan yang lebih serius atau extraordinary, terutama karena kebakaran telah menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat.

Pemadaman Tidak Cukup Dilakukan dari Darat

Selain persoalan anggaran, metode penanganan juga menjadi perhatian.

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan. Operasi tersebut tetap dilakukan bersamaan dengan pemadaman darat, patroli, dan deteksi dini.

Operasi modifikasi cuaca sendiri sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Artinya, keberhasilan metode tersebut tidak dapat dijamin setiap saat karena membutuhkan keberadaan awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk dilakukan penyemaian.

Kondisi tersebut membuat penanganan di lapangan tetap membutuhkan kombinasi berbagai metode agar titik api dapat dikendalikan.

Pengawasan dan Pencegahan Tetap Dibutuhkan

Penanganan karhutla tidak cukup berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pencegahan juga perlu diperkuat untuk mengurangi kemungkinan munculnya kebakaran baru.

Pemantauan titik panas, patroli di kawasan rawan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan kebakaran, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, juga diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif.

Anggaran Negara Harus Bergerak Sesuai Kebutuhan

Desakan pencairan anggaran tersebut pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah merespons kondisi darurat di lapangan.

Ketika kebutuhan penanganan telah disepakati dan kondisi kebakaran terus berkembang, ketersediaan dana operasional menjadi bagian penting agar langkah pemerintah tidak terhambat.

Penggunaan anggaran juga tetap perlu dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, percepatan pencairan dapat berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap pemanfaatan dana.

Karhutla Menjadi Ujian Koordinasi Pemerintah

Meluasnya karhutla di Kalimantan menjadi ujian bagi koordinasi antarlembaga. Penanganan membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, hingga masyarakat.

Pemerintah kini perlu memastikan dukungan anggaran, personel, peralatan, dan strategi penanganan dapat berjalan secara bersamaan.

Dengan kondisi asap yang telah mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah, percepatan penanganan menjadi semakin penting. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan risiko terhadap kesehatan, lingkungan, dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat ditekan sedini mungkin.