Klaster #3: ketenagakerja (1)

Klaster #3: ketenagakerja (1)

1. Upah minimum (UM)

Pokok-pokok kebijakan terkait upah minimum:

• Upah minimum tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan.
• Kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penjelasan:

1. UM hanya berlaku lagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun, namun pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah diatas UM dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan dan sertifikasi.
2. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahan.
3. Industri padat karya dapat diberikan insentif berupa perhitungan upah minimum tersendiri, untuk mempertahankan kelangsungan usaha kelangsungan bekerja bagi pekerja.
4. Dapat diterapkan skema upah per jam:

• Untuk menampung jenis pekerjaan tertentu (konsultan, pekerjaan paruh waktu, dll), dan jenis pekerjaan baru (ekonomi digital);
• Untuk memberikan hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah minimum.
• Apabila upah berbasis jam kerja tidak diatur, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan upah.

Klaster #3: ketenagakerjaan (2)

1. Pemutusan hubungan kerja (PHK)

Pokok kebijakan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK):

• Tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK;
• Pekerja yang terkena PHK tetap akan mendapatkan kompensasi PHK.

Penjelasan:

1. Pemerintahan menambahkan jaminan kehilangan pekerja (JKP) untuk perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.
2. JKP memberikan manfaat berupa: 1) cash benefit, 2) vocation training, 3) job placement access.
3. Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahan.
4. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya berupa: 1) jaminan kecelakaan kerja (JKK); 2) jaminan hari tua (JHT); 3) jaminan pensiun (JP); 4) jaminan kematian (JKm).
5. Untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Kontrak, diberikan perlakuan dalam bentuk kompetensi pengakhiran hubungan kerja.

Klaster #3: ketenagakerjaan (3)

1. Peningkatan perlindungan pekerja & perluasan lapangan kerja

Pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT)

• Pekerja kontrak mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap, antara lain dalam hal: upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
• Perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0, menimbulkan jenis pekerjaan ini tetap harus diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

Alih daya (Outsourcing)

• Peningkatan perlindungan hak pekerja alih daya.
• Untuk pekerja alih daya, baik yang bekerja sebagai pekerja tetap , diberikan hak perlindungan yanng sama, antara lain dalam hal: upah, jaminan sosial, perlindungan K3 dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau pemutusan hubungan kerja.

Waktu kerja

Pemberian fleksibilitas waktu kerja dengan tetap mengedepankan hak dan perlindungan pekerja.

• Waktu kerja

• Paling lama 8 jam dalam 1 hari dari 40 jam dalam 1 minggu.
• Pekerjaan yang melebihi jam kerja diberikan upah lembur.
• Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

• Beberapa pekerjaan yang karena sifatnya, tidak bisa menerapkan jam kerja normal 8 jam per hari (misalnya pekerjaan paruh waktu yang kurang dari 8 jam per hari).
• Pekerjaan pada sekor-sekor tertentu (migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan) memerlukan jam kerja yang lebih panjang dari jam kerja normal.
• Jenis pekerjaan tersebut menerapkan jam kerja sesuai dengan kebutuhan kerja yang bersangkutan, namun tetap mengedepankan perlindungan bagi pekerja antara lain: upah, termasuk upah lembur, perlindungan K3, jaminan sosial.