Refleksi Pertengahan Tahun: Perpajakan yang Adil dan Berkelanjutan

Jakarta, Juni 2026 — Pertengahan tahun 2026 menjadi momen tepat untuk merefleksikan perjalanan reformasi perpajakan Indonesia. Dalam waktu kurang dari satu dekade, sistem perpajakan Indonesia telah bertransformasi dari yang berbasis kertas dan manual menjadi digital penuh dengan Coretax sebagai pusatnya. Perubahan ini bukan sekadar pergantian teknologi, melainkan transformasi filosofis tentang bagaimana negara dan wajib pajak berinteraksi.

Prinsip perpajakan yang adil terus menjadi kompas kebijakan. Di satu sisi, UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah dilindungi melalui berbagai insentif dan pembebasan pajak. Di sisi lain, kelompok mampu dan korporasi besar didorong untuk berkontribusi secara proporsional. Global Minimum Tax yang kini berlaku penuh adalah manifestasi terbaru dari upaya keadilan pajak di level internasional.

Keberlanjutan sistem perpajakan juga menjadi perhatian. Target penerimaan yang ambisius sebesar Rp2.357,7 triliun harus dicapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pengawasan yang lebih ketat melalui Coretax dan SP2DK berbasis data harus diimbangi dengan pelayanan yang semakin responsif dan proses yang semakin mudah.

Tantangan ke depan tidak kalah besar. Perluasan basis pajak masih menjadi pekerjaan rumah utama — rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih di bawah rata-rata negara-negara ASEAN yang lebih maju. Reformasi perpajakan yang sedang berjalan harus terus didukung oleh peningkatan kesadaran pajak masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan publik yang dibiayai oleh pajak.

Perpajakan yang adil dan berkelanjutan bukan sekadar slogan — ia adalah kontrak sosial antara negara dan warganya. Wajib pajak membayar pajak karena mereka melihat manfaat nyata dari pajak dalam bentuk infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Membangun kepercayaan ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dinikmati oleh generasi mendatang Indonesia.