Dari tahun 2015 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 4.006,1 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan Rp 4.006,1 triliun untuk sektor pendidikan dalam satu dekade terakhir, yaitu periode 2015-2023. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa anggaran tersebut ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemerataan akses pendidikan yang bermutu. Wahyu mengklaim bahwa pembangunan di bidang pendidikan selama 10 tahun terakhir menunjukkan hasil positif. “Sejak 2015 hingga 2023, alokasi untuk pendidikan mencapai Rp 4.006,1 triliun. Dampaknya dapat dilihat dari peningkatan angka partisipasi kasar di perguruan tinggi. Jumlah sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) juga mengalami peningkatan,” ujar Wahyu dalam kutipan yang dilansir oleh Pajak.com pada Jumat (27/9).

Wahyu juga menguraikan bahwa dalam satu dekade terakhir, jumlah sekolah di Indonesia meningkat signifikan. Sekolah di jenjang SD bertambah dari 147.513 menjadi 148.758, sementara SMP meningkat dari 36.518 menjadi 42.548. Untuk jenjang SMA, jumlah sekolah naik dari 24.934 menjadi 28.697. Selain itu, angka partisipasi kasar perguruan tinggi naik dari 25,76 persen pada tahun 2014 menjadi 31,45 persen pada 2023. Wahyu menambahkan bahwa anggaran dalam APBN memiliki berbagai fungsi strategis untuk mendukung transformasi ekonomi. "APBN kita mencakup berbagai anggaran penting. Sebagian berperan sebagai dinamisator, sebagian lagi sebagai akselerator, dan ada pula yang berfungsi sebagai *enabling factor*. Sebagai dinamisator, human capital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi fokus utama," jelasnya.

Wahyu melanjutkan bahwa anggaran kesehatan selama 2015-2023 mencapai Rp 1.335,5 triliun, termasuk Rp 293,7 triliun yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 pada periode 2020 hingga 2022. "Dampak dari alokasi ini sudah terlihat. Misalnya, tingkat stunting menurun dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023. Selain itu, jumlah rumah sakit meningkat dari 1.855 menjadi 2.636, dan jumlah puskesmas bertambah dari 9.731 pada 2014 menjadi 10.416 pada 2024," ungkap Wahyu.

Di sisi lain, Wahyu juga memaparkan bahwa alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 3.127,6 triliun. Ini berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan yang signifikan, dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,03 persen pada 2024. Selain itu, tingkat ketimpangan di Indonesia juga turun dari 0,406 pada tahun 2014 menjadi 0,379 pada 2024, sementara tingkat pengangguran menurun dari 5,9 persen pada 2014 menjadi 4,82 persen pada 2024. “Tingkat pengangguran yang mencapai 4,82 persen ini merupakan yang terendah dalam sejarah,” ujar Wahyu dengan tegas.

Dalam hal infrastruktur, Wahyu mengungkapkan bahwa total anggaran infrastruktur yang dialokasikan sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp 3.167,4 triliun. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan panjang jalan tol yang beroperasi, dari 879 km pada 2015 menjadi 2.817 km pada 2023. Keberadaan jalan tol ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.