Kelas menengah hanya menerima pajak 1%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa kontribusi pajak dari masyarakat kelas menengah hanya sebesar 1 persen. Hal ini disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Muchamad Arifin, saat acara media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024). "Kontribusi dari kelas menengah untuk pajak orang pribadi tidak signifikan, hanya sekitar 1 persen," ungkap Arifin.

Ia menjelaskan bahwa rendahnya kontribusi pajak dari kelas menengah ini disebabkan oleh banyaknya dari mereka yang bekerja di sektor informal, khususnya UMKM. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi yang bekerja di sektor UMKM informal cenderung tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga tidak terhubung ke sistem perpajakan. Berbeda dengan wajib pajak di sektor formal yang umumnya sudah terdaftar dengan NPWP.

"Banyak dari masyarakat kelas menengah ini beraktivitas di sektor UMKM yang tingkat informalitasnya sangat tinggi, sehingga mereka tidak tercatat dalam data pajak," jelas Arifin. Ia menambahkan, penerimaan pajak dari orang pribadi sebenarnya bisa menjadi salah satu pilar utama penerimaan pajak negara.

Padahal, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 17,13 persen dari total penduduk, atau sekitar 47,85 juta orang. "Di negara maju, penerimaan pajak justru ditopang oleh pajak orang pribadi," tambahnya. Oleh karena itu, Ditjen Pajak berupaya memadukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP agar bisa menjangkau wajib pajak yang belum terdata.

"Nantinya, ketika NIK sudah diberlakukan sepenuhnya pada 2025 dan sistem Coretax sudah berfungsi, data dari keduanya akan digabungkan. Misalnya, seseorang dengan penghasilan tertentu yang belum memiliki NPWP akan terdeteksi," jelas Arifin.