Crazy Rich memiliki 50 harta sebanding dengan 50 juta orang biasa

Penelitian yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan semakin tajamnya ketimpangan ekonomi di Indonesia antara para pemilik kekayaan triliunan rupiah dengan kelas pekerja. Hal ini tercermin dari perbedaan yang sangat mencolok dalam akumulasi pendapatan yang mereka peroleh. Menariknya, dalam laporan ini, para peneliti Celios tidak menggunakan rasio gini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan karena dianggap kurang valid untuk menggambarkan ketimpangan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan perhitungan rasio gini didasarkan pada konsumsi rumah tangga, bukan pendapatan. Berdasarkan data terbaru BPS, rasio gini per Maret 2024 adalah 0,379, yang justru menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,388. Rasio gini sendiri digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam pengeluaran masyarakat. Semakin tinggi koefisien gini, semakin besar ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah.

"Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah melonjak lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya naik sebesar 15%. Ini adalah salah satu tanda jelas bahwa ketimpangan yang terus meningkat menghambat mobilitas sosial," ungkap Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, saat memaparkan isi *Laporan Ketimpangan Indonesia 2024: Jet Pribadi untuk Si Kaya, Sepeda Butut untuk Si Miskin*, yang dikutip Kamis (26/9/2024).

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta warga lainnya. Pada 2019, total kekayaan dari 50 orang triliuner di Indonesia tercatat sebesar Rp2.470,57 triliun, dan pada 2024 angkanya melonjak hingga Rp5.243,07 triliun. Kekayaan 50 orang ini meningkat secara konsisten, dimulai dari Rp2.470,57 triliun hingga mencapai Rp5.243,07 triliun pada 2024.

Perhitungan ini dilakukan berdasarkan data Forbes pada 2023, yang menunjukkan total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia senilai Rp4.078,03 triliun, dan dibandingkan dengan median kekayaan per orang dewasa dari *Global Wealth Report 2023* yang sebesar Rp82,2 juta. Hasilnya, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan yang dimiliki oleh sekitar 50 juta warga Indonesia.

Selain itu, Celios juga mengungkapkan bahwa kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia dapat digunakan untuk membayar gaji seluruh tenaga kerja penuh di Indonesia selama setahun. Perhitungan ini didasarkan pada total kekayaan 50 orang triliuner yang tercatat di Forbes 2023 sebesar US$251,73 miliar atau setara Rp4.078 triliun. Sementara itu, jumlah tenaga kerja penuh di Indonesia, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional, tercatat sebanyak 96,39 juta orang. Dengan rata-rata gaji nasional pada 2023 sebesar Rp3.178.227, maka untuk membayar gaji tenaga kerja tersebut selama 13 bulan dibutuhkan anggaran sebesar Rp306 triliun. Ini berarti, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan gaji/upah yang diterima oleh 96,39 juta tenaga kerja penuh selama setahun.

Celios juga mengungkapkan bahwa jika kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia dibagikan secara merata kepada seluruh pengangguran di negara ini, setiap penganggur akan menerima Rp10,4 juta. Data ini didasarkan pada kekayaan total 50 triliuner yang mencapai US$251,73 miliar atau sekitar Rp4.078 triliun, dan jumlah pengangguran yang tercatat dalam Survei Angkatan Kerja Nasional mencapai 7,86 juta orang.

Hal yang mengejutkan lainnya adalah laju kenaikan kekayaan orang-orang kaya dibandingkan dengan pertumbuhan upah bagi kelas pekerja. Celios mencatat bahwa sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya di Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara upah pekerja hanya mengalami kenaikan sebesar 15%. Temuan ini didapatkan dari analisis data Forbes atas kekayaan tiga orang terkaya di Indonesia selama krisis pandemi COVID-19 antara 2020 dan 2023. Orang-orang yang menduduki peringkat teratas tersebut adalah Budi dan Michael Hartono (US$48 miliar atau Rp777,6 triliun), Prajogo Pangestu (US$43,7 miliar atau Rp707,9 triliun), dan Low Tuck Kwong (US$27,2 miliar atau Rp440,6 triliun). Dalam tiga tahun, kekayaan mereka bertambah sebesar US$75,50 miliar atau setara Rp1.223 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 174%, mencapai total US$118,90 miliar atau sekitar Rp1.926 triliun.

Sebaliknya, peningkatan upah bagi kelas pekerja sangat lambat. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional, rata-rata upah/gaji tenaga kerja nasional pada Agustus 2020 adalah Rp2.756.345, dan naik menjadi Rp3.178.227 pada Agustus 2023, hanya mengalami kenaikan sebesar 15,31%.

"Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi ketimpangan yang terus meningkat ini. Kebijakan fiskal saat ini, seperti pengampunan pajak dan insentif pajak, justru lebih banyak menguntungkan perusahaan besar dan orang kaya, sementara masyarakat kelas menengah dan bawah diwajibkan untuk tetap membayar pajak," ungkap Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar.

Bank Indonesia juga mencatat bahwa konsumsi dari kalangan orang kaya menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M Juhro, mengatakan bahwa dari total pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93% pada kuartal II-2024, mayoritas berasal dari kelas atas dengan kontribusi sebesar 2,30%, diikuti oleh kelas menengah 1,74%, dan kelas bawah 0,89%. Struktur ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19, ketika konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% pada kuartal IV-2019. "Konsumsi rumah tangga di Indonesia masih cukup kuat, namun didominasi oleh kelas atas," tambah Solikin dalam acara Taklimat Media di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Indonesia saat ini lebih banyak diarahkan untuk barang-barang tersier seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, hingga restoran dan hotel. Barang-barang primer, seperti makanan dan minuman selain restoran, menempati urutan kedua, sementara barang-barang sekunder seperti pakaian, alas kaki, jasa perawatan, dan perumahan menempati urutan terakhir. "Kelompok kelas atas biasanya lebih banyak mengalokasikan pengeluaran mereka untuk barang-barang tersier," kata Solikin.