Pilkada Medan mengadakan acara dispensasi pajak dan kesehatan untuk semua warga

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan telah resmi menetapkan Hidayatullah dan Yasir Ridho Lubis sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan dalam Pilkada 2024. Pasangan ini mengusung visi untuk mewujudkan Kota Medan yang mandiri, unggul, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, mereka memiliki tujuh poin misi yang terdiri dari berbagai program, di antaranya:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia:

a. Pengembangan dan pembinaan keagamaan.

b. Pembangunan serta pemeliharaan sarana ibadah.

c. Peningkatan akses pendidikan berkualitas.

d. Pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan kerja.

e. Inovasi dalam pendidikan dan teknologi.

f. Pemberian beasiswa di bidang pendidikan dan teknologi.

g. Program beasiswa dan pelatihan kerja.

2. Peningkatan daya saing ekonomi serta perluasan pasar global:

a. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

b. Penerapan inovasi dan digitalisasi di sektor ekonomi.

c. Mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

d. Penguatan akses pasar internasional.

3. Peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat:

a. Program kesehatan yang terjangkau bagi semua.

b. Penyediaan perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak.

c. Pemberdayaan kelompok rentan.

d. Pembentukan jaringan pengaman sosial.

e. Penguatan ketahanan keluarga.

4. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan:

a. Transportasi kota yang efisien.

b. Pengembangan infrastruktur energi dan air.

c. Pembangunan fasilitas umum yang memadai.

d. Digitalisasi tata kota.

e. Pembangunan yang ramah lingkungan dan masyarakat.

5. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan:

a. Pengelolaan limbah dan sampah secara efektif.

b. Pelestarian lingkungan dan program penghijauan kota.

c. Pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi.

d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

6. Pelestarian budaya dan keberagaman:

a. Perlindungan terhadap warisan budaya.

b. Promosi seni dan kreativitas masyarakat.

c. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kreatif.

d. Mendorong keberagaman dan toleransi.

e. Pencegahan dini terhadap ancaman kriminalitas.

7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik:

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

b. Penerapan sistem pelayanan publik berbasis digital.

c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

d. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

e. Dispensasi pajak untuk meringankan beban masyarakat.