DJP mengatakan bahwa tidak ada bocoran data NPWP seperti yang dibilang Bjorka

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menyelidiki dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting yang kemudian dikabarkan dijual. Berdasarkan hasil investigasi, DJP menyatakan tidak menemukan indikasi kebocoran data tersebut.

"Hasil penelitian terhadap log akses selama enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada tanda-tanda kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, dalam keterangan resminya, Jumat (20/9/2024).

Ewie, panggilan akrab Dwi Astuti, menjelaskan bahwa struktur data yang tersebar tidak terkait langsung dengan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. "Dalam menghadapi dugaan kebocoran ini, DJP sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Polri untuk mengambil langkah sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

DJP menegaskan komitmennya dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak melalui sistem informasi yang dikelolanya. DJP juga akan terus berupaya meningkatkan keamanan dengan melakukan evaluasi rutin dan pembaruan teknologi pengamanan serta meningkatkan kesadaran keamanan di kalangan penggunanya.

Selain itu, DJP mengimbau para Wajib Pajak agar turut menjaga keamanan data pribadi mereka, antara lain dengan memperbarui antivirus, rutin mengganti kata sandi, serta menghindari akses atau unduhan dari tautan yang mencurigakan untuk menghindari pencurian data. "Kami juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk segera melapor ke DJP jika menemukan indikasi kebocoran data melalui kanal pengaduan Kring Pajak di nomor 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau wise.kemenkeu.go.id," tambahnya.

Isu kebocoran data NPWP ini mulai mencuat setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, mengungkap adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya. "Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan seharga sekitar Rp 150 juta," tulis Teguh dalam akun X @secgron.

Teguh juga membagikan tangkapan layar di Breach Forums, di mana salah satu pengguna bernama Bjorka pada 18 September 2024 menawarkan data tersebut. Sebanyak 6,6 juta data dijual di forum itu, dengan harga US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296). "Data NPWP milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan beberapa menteri lainnya termasuk dalam sampel yang bocor," ujar Teguh.