Pemerintah daerah melakukan jenis jenis pajak yang untuk di pungut

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah bersifat wajib, artinya setiap individu atau badan yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan untuk membayar pajak tersebut. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk mendanai operasional pemerintahan daerah, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik yang diperlukan masyarakat setempat.

Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Berdasarkan tingkatannya, pajak daerah terdiri atas pajak yang dipungut oleh provinsi dan oleh kabupaten/kota. Berikut adalah jenis pajak yang dipungut oleh masing-masing, dirangkum dari berbagai sumber resmi pemerintah daerah:

1. **Pajak Provinsi**

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi meliputi:

- **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**: Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Tarifnya bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan dan status kepemilikan.

- **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**: Pajak yang dibayarkan saat terjadi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti saat kendaraan dibeli atau dialihkan kepemilikannya.

- **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**: Pajak ini dibebankan pada penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor, biasanya sudah termasuk dalam harga bahan bakar di SPBU.

- **Pajak Air Permukaan**: Dikenakan pada penggunaan air permukaan oleh perusahaan atau individu untuk keperluan komersial atau industri.

- **Pajak Rokok**: Pajak yang diambil dari cukai rokok dan dialokasikan untuk kepentingan kesehatan dan pengendalian konsumsi rokok.

2. **Pajak Kabupaten/Kota**

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota meliputi:

- **Pajak Hotel**: Dikenakan atas penyediaan jasa penginapan di hotel, villa, motel, atau jenis akomodasi lainnya.

- **Pajak Restoran**: Dikenakan atas pelayanan makanan dan minuman di restoran, kafe, atau tempat sejenis.

- **Pajak Hiburan**: Pajak ini dikenakan atas penyelenggaraan acara hiburan seperti bioskop, konser, atau pertunjukan seni.

- **Pajak Reklame**: Dikenakan atas pemasangan iklan atau reklame di ruang publik seperti billboard, spanduk, atau media iklan lainnya.

- **Pajak Penerangan Jalan**: Dikenakan atas penggunaan listrik, baik dari PLN maupun pemasok lain, dan biasanya sudah termasuk dalam tagihan listrik.

- **Pajak Parkir**: Pajak yang dikenakan atas penyediaan fasilitas parkir komersial di tempat-tempat umum.

- **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan**: Pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan, dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).

- **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**: Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan melalui jual beli, hibah, warisan, atau bentuk peralihan lainnya.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ini menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik di masing-masing wilayah. Pajak provinsi biasanya terkait dengan kendaraan, bahan bakar, dan penggunaan air, sedangkan pajak kabupaten/kota lebih beragam, mencakup pajak konsumsi, properti, dan layanan publik.

### Ciri-ciri Pajak Daerah:

- **Dipungut oleh pemerintah daerah**: Pajak ini dipungut oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, berbeda dengan pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah nasional.

- **Wajib**: Pembayaran pajak ini bersifat wajib bagi individu atau badan yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.

- **Manfaat lokal**: Pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik di daerah setempat, sehingga masyarakat lokal merasakan manfaatnya secara langsung.

- **Diatur oleh peraturan daerah**: Selain diatur oleh undang-undang, pajak daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Perda) yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Pajak daerah memainkan peran penting dalam mendukung otonomi daerah dan memberikan pemerintah lokal sumber daya untuk membiayai program pembangunan, penyediaan fasilitas umum, serta layanan publik lainnya.