Prabowo mengetahui bahwa rasio pajak Indonesia dibawah 10%

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, menyoroti rendahnya rasio pajak di Indonesia yang berada di bawah 10 persen. Ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut membatasi kapasitas keuangan pemerintah. "Bagaimana perkembangan rasio pajak kita? Tahun ini rasio pajak kita mungkin berada di bawah 10 persen, menurun dari 10 persen tahun lalu," kata Burhanuddin saat diskusi di Markas TKN Fanta, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Burhanuddin juga mempertanyakan ketidakjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, sementara penerimaan pajak justru menurun. Mantan gubernur Bank Indonesia itu menduga fenomena tersebut terjadi akibat maraknya penghindaran pajak.

"Banyak sekali penyimpangan pajak, banyak orang yang tidak membayar pajak. Jika rasio pajak kita hanya 10 persen, tidak banyak yang bisa kita lakukan," jelasnya.

Ia kemudian menyebut beberapa negara yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak seperti Georgia, Meksiko, dan Filipina. Burhanuddin menjelaskan bahwa penerimaan pajak Filipina naik signifikan setelah masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. "Selama 20 tahun, Filipina berupaya menaikkan pajak namun gagal, rasio pajaknya tetap di kisaran 10-11 persen. Namun, di bawah kepemimpinan Duterte dalam lima tahun, penerimaan pajak mereka meningkat," ungkap Burhanuddin.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa penerimaan pajak Indonesia akan meningkat jika Prabowo memimpin. "Saya sangat optimis bahwa dengan Presiden Prabowo nanti, pajak kita bisa meningkat hingga 18 persen, dan pendapatan negara mencapai 23 persen," katanya. "Saat ini, keuangan kita terbatas, jadi beberapa langkah mungkin akan dilakukan secara bertahap di awal," tambahnya.