Sri Mulyani melakukan aturan beli rumah yang bebas pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dalam pekan ini. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyatakan bahwa aturan ini akan selesai dalam satu atau dua hari ke depan. Proses tinggal penetapan. Saat ini sedang dalam tahap finalisasi bersama, kata Prastowo, seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/9/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyetujui penambahan insentif dari sebelumnya 50% untuk semester II tahun 2024 menjadi 100% hingga Desember 2024. Insentif ini terutama ditujukan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial. Airlangga menjelaskan bahwa masyarakat kelas menengah memiliki pola konsumsi di mana sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan makanan dan minuman, disusul oleh sektor perumahan, kesehatan, pendidikan, serta hiburan dan jasa. Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran terbesar kedua bagi masyarakat kelas menengah, sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi sangat relevan.

Selain insentif PPN DTP, pemerintah juga meningkatkan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024. Kedua kebijakan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, sebelumnya menyatakan bahwa kuota rumah subsidi dalam skema FLPP untuk tahun 2025 akan disesuaikan dengan program yang diusung oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa anggaran untuk kedua program tersebut sudah disiapkan.