BPN akan memperbaiki cara kinerja

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) oleh pemerintahan baru akan membantu meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di Indonesia. Menurutnya, pembentukan lembaga ini merupakan langkah penting dalam reformasi kelembagaan dan administrasi perpajakan yang esensial bagi Indonesia. Maftuchan melihat penggabungan beberapa direktorat menjadi BPN akan memperkuat kinerja, memperluas kewenangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas otoritas di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. "Akibatnya, penerimaan negara akan semakin optimal sesuai dengan potensi yang ada. Saya memperkirakan pembentukan BPN akan menaikkan tax ratio sebesar 3%-6% dalam lima tahun ke depan," ujar Maftuchan kepada *Bisnis* pekan lalu.

Maftuchan menambahkan bahwa pembentukan lembaga ini akan memperkuat mekanisme check and balance antara kementerian dan lembaga yang mengurusi keuangan negara dengan yang mengelola kekayaan negara. Ia menjelaskan bahwa BPN akan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pajak, cukai, kepabeanan, serta penerimaan negara bukan pajak.

Sementara itu, Kementerian Keuangan akan lebih berfokus pada urusan anggaran negara, pengelolaan perbendaharaan, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengelolaan pembiayaan dan risiko, dan kekayaan negara. "Pembentukan Badan Penerimaan Negara ini akan menjadi fondasi penting dalam reformasi pendapatan negara. Upaya mobilisasi pendapatan domestik akan meningkat, memastikan adanya pendanaan yang cukup untuk pembangunan Indonesia di masa depan," tambahnya.

Lebih lanjut, Maftuchan mengusulkan agar pembentukan BPN segera dilakukan di awal masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar tahap-tahap penataan dan peningkatan kinerja dapat segera dimulai. Meski begitu, ia mengakui bahwa tantangan utama dalam pembentukan BPN berasal dari internal pemerintahan. Namun, jika presiden terpilih memiliki keinginan politik yang kuat, Maftuchan yakin tantangan tersebut bisa diatasi. "Pembentukan BPN sangat vital, sehingga bisa dikecualikan dari kekhawatiran tentang bertambahnya jumlah kementerian/lembaga," pungkasnya.