Negara tiap tahun menerima Rp. 2.000 triliun dari BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa kontribusi perusahaan-perusahaan BUMN kepada kas negara hampir mencapai Rp 2.000 triliun selama periode 2020-2023, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak yang disetor kepada negara. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (2/9/2024), Erick menyampaikan bahwa akumulasi setoran BUMN ke negara mencapai Rp 1.940 triliun dalam kurun waktu tersebut.

"Untuk kinerja BUMN, saya mengucapkan terima kasih atas pendampingan, penekanan, dan solusi yang diberikan. Selama periode 2020 hingga 2023, total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara adalah senilai Rp 1.940 triliun," ujar Erick Thohir. Erick merinci bahwa pada periode tersebut, setoran pajak BUMN mencapai Rp 1.391,4 triliun, diikuti oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan setoran lainnya sebesar Rp 354,2 triliun, serta dividen sebesar Rp 194,4 triliun.

"Jika kita lihat, kontribusi pajak kita terus meningkat, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 yang mencapai Rp 410 triliun dan naik menjadi Rp 457 triliun pada tahun 2023," jelasnya. Namun, Erick juga mencatat adanya penurunan dalam setoran PNBP, yang disebabkan oleh fluktuasi harga pada komoditas sumber daya alam (SDA) yang dikelola oleh BUMN, seperti kelapa sawit dan batu bara. "Meskipun demikian, dividen pada tahun 2023 mencapai Rp 81 triliun, setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 akibat pandemi Covid-19. Namun, angkanya melonjak dua kali lipat pada tahun 2023," tambahnya.

Sebelumnya, Erick Thohir juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk pagu anggaran tahun 2025. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Erick menyebutkan bahwa dalam RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp 277 miliar, lebih rendah dibandingkan pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp 284,36 miliar. "Tentu kami berharap dukungan dari Komisi VI untuk mendorong kembali pagu anggaran ini. Kami juga akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan terkait penyesuaian pagu anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp 284,36 miliar, sedangkan untuk tahun 2025 hanya ditetapkan sebesar Rp 277 miliar," kata Erick.

Erick menjelaskan bahwa dengan tambahan anggaran tersebut, Kementerian BUMN diharapkan dapat mengalokasikan Rp 344 miliar pada tahun 2025. Tambahan anggaran ini, menurutnya, sangat kecil jika dibandingkan dengan prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan-perusahaan BUMN. "Kami berharap ada tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp 344 miliar. Angka ini diperlukan untuk meningkatkan sistem pengawasan dari Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan negara," ungkapnya. Erick juga berharap tambahan anggaran ini dapat disetujui pada Oktober 2024. "Kami berharap pada bulan Oktober ini akan ada tanggapan. Saya mendengar bahwa ada rapat yang akan membahas ini, jadi kami mohon dukungannya agar hal ini dapat terlaksana," tutup Erick Thohir.