jika bener ppn bakalan naik pengusaha mal khawatir daya beli masyarakat bakalan berkurang

telah memastikan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12% pada tahun depan. Menteri Keuangan menyatakan bahwa kenaikan tarif ini telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menanggapi rencana pemberlakuan PPN 12% pada awal tahun 2025, Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyarankan agar pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat untuk menjaga daya beli. Menurutnya, jika keputusan ini sudah diatur dalam undang-undang, maka pemerintah tidak bisa disalahkan dan harus menjalankannya.

"Jika rencana tersebut tidak dapat ditunda, dengan kenaikan menjadi 12%, maka insentif bisa diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," ujar Budi saat berada di Swissotel PIK Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Sebagai contoh, Budi menyarankan insentif dalam bentuk program seperti program kesehatan, di mana masyarakat dengan pendapatan rendah dapat menerima stimulus ekonomi dari tambahan dana tersebut, yang kemudian dibelanjakan di dalam negeri. Dia menambahkan bahwa kenaikan PPN ini tidak akan langsung berdampak signifikan pada sektor ritel. "Dampak langsungnya mungkin tidak akan terasa, tetapi jika tidak ada stimulus yang dikembalikan, dalam jangka menengah daya saing kita bisa menurun," jelas Budi. Ia juga menekankan bahwa kenaikan 1% ini mungkin tidak akan langsung menyebabkan penurunan aktivitas ritel, namun ada dampak jangka menengah dan panjang yang perlu diperhatikan.