Pajak pakai sistem terbuka

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mengubah sistem perpajakan menjadi terbuka, atau yang dikenal sebagai open system, sebagai langkah untuk beralih ke ekosistem digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, menjelaskan bahwa ada tiga konsep utama dalam transformasi ini yang akan diterapkan oleh otoritas. Menurut Iwan, dalam ekosistem digital, data menjadi aspek yang paling penting. "Ketika berbicara tentang digitalisasi, kita sebenarnya sedang berbicara tentang data. Selanjutnya, ada kerja sama, di mana kita akan membangun open system, atau sistem terbuka yang terintegrasi. Yang ketiga adalah menciptakan otomasi, atau dengan kata lain, membangun ekosistem yang diatur secara otomatis," jelas Iwan dalam siaran di kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (22/8/2024).

Iwan mengakui bahwa dengan penerapan sistem terbuka ini, ada potensi risiko kebocoran data pribadi para wajib pajak. Namun, dia menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 34 UU HPP sudah memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara dan melarang DJP untuk menyebarkan data wajib pajak. Selain itu, Iwan menyatakan bahwa DJP juga telah menerapkan teknologi enkripsi, autentikasi dua faktor (two-factor authentication), dan sertifikasi digital untuk meminimalkan risiko kebocoran data wajib pajak. Terakhir, Iwan mengungkapkan bahwa DJP telah memperoleh sertifikasi ISO 27001, yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. "Alhamdulillah, setelah dua kali dinilai, DJP dianggap sudah mampu mengelola data sebanyak itu dengan tata kelola dan teknologi yang memadai," ujarnya.