Untuk wajib pajak KPP Madya Bogor

Kesimpulan ketentuan 

- Pasal 4 ayat 1

- Pasal 4 ayat 2

- Pasal 4 ayat 3

- Pasal 4 ayat 6

berdasar ketentuan tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. NPWP wajib pajak tetap sama dengan sebelum pindah ke KPP Madya Bogor

2. Wajib pajak pusat yang terdaftar di KPP Madya BOgor mulai 1 OKtober 2018 menyampaikan kewajiban pembayaran dan pelaporan PPh Badan dan PPN di KPP Madya Bogor

3. Pelaporan PPn terpusat di KPP Madya Bogor.Wajib pajak yang memiliki cabang di KPP lain yang berstatus sebagai PKP agar mengurus sertifikat elektronik dan efaktur di KPP Madya bogor guna pelaporan SPT PPN Mulai masa oktober 2018 dan seterusnya, tanpa perlu penerbitan surat keputusan mengenai pemusatan tempat PPN terutang.Status PKP cabang akan dihapus secara jabatan

4. Wajib pajak yang bersatus cabang dan ditetapkan sebagai wajib pajak di KPP Madya Bogor sedangkan pusatnya terdaftar di KPP lain agar mengurus sertifikat elektronik dan e faktur di KPP Madya bogor guna keperluan pelaporan SPT PPN mulai masa Oktober 2018 dan seterusnya.

5. Kewajiban pembayaran dan pelaporan PPh Pemotongan dan pemungutan dilakukan sesuai transaksi yang dilakukan kantor pusat atau cabang.kosekuensi dari pemindahan wajib pajak yang berstatus pusat yang berdomisili di luar kota bogor yaitu akan diterbitkan NPWP baru sebagai wajib pajak cabang untuk meaporkan kewajiban PPH pemotongan /  pemungutan.