Pajak di RI Bikin Bisnis Kacau? Begini Jawabannya!

Para pelaku bisnis mengeluhkan kebijakan pajak pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menganggap bahwa peraturan pajak saat ini telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pendapat ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin, Tony Wenas, ketika berbicara dengan Ganjar Pranowo dalam Dialog Capres Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater pada Kamis (11/1/2024).

Tony Wenas, yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, menyatakan bahwa rasio pajak nasional saat ini hanya sekitar 10%. Banyak pembayar pajak yang belum memenuhi kewajiban mereka dengan benar, sehingga berdampak negatif pada iklim bisnis.

"Jumlah Wajib Pajak (WP) baru belum meningkat secara signifikan, dan WP yang sudah ada belum membayar secara optimal, hal ini mempengaruhi kondisi persaingan usaha yang adil dan sehat," ujar Tony.

Tony berharap Ganjar dapat memberikan solusi konkret terhadap masalah ini jika terpilih pada pemilihan 14 Februari 2024 mendatang.

Ganjar memberikan tanggapan dengan menyebut, "Sepertinya omongan saya tadi benar, ya sudah, Tax Amnesty dikejar lagi begitu rasanya." Ganjar menekankan bahwa sudah ada upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, yang merupakan optimalisasi bukan pemerasan.

Menurut Ganjar, peningkatan rasio pajak dapat dicapai dengan menggali potensi penerimaan objek pajak, dan pengawasan terhadap wajib pajak harus didasarkan pada data yang akurat. Selain itu, menurutnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Dalam situasi di mana ada cerita-cerita buruk seputar pajak, seperti dugaan pelanggaran, hal-hal yang tidak menyenangkan, ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini perlu diselesaikan. Nantinya, kita dapat memiliki lembaga yang dapat mengatasi masalah ini. Namun, pembicaraan lebih lanjut mengenai lembaga tersebut perlu diundang pada kesempatan berikutnya," kata Ganjar.