RI Bisa Jadi Pemain Utama Perdagangan Karbon Jika Bisa Lakukan Hal Ini

Pemerintah meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan karbon dunia. Salah satu alasan utamanya adalah komitmen pemerintah untuk menekan laju deforestasi. Upaya untuk menutup celah deforestasi ini, yang didukung oleh pendanaan dari pemerintah Norwegia, bertujuan untuk membantu Indonesia meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan perdagangan karbon.

"Kelanjutan kontribusi pemerintah Norwegia terhadap penurunan deforestasi membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Senin (11/12/2023).

Penurunan tingkat deforestasi berdampak positif pada perdagangan karbon. Secara sederhana, penurunan tingkat deforestasi dapat mengakibatkan harga kredit karbon menjadi lebih rendah, ketersediaan kredit karbon menjadi lebih melimpah, dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perdagangan karbon meningkat.

Melalui World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai pada awal Desember 2023, pemerintah Indonesia mendapatkan kelanjutan kontribusi pemerintah Norwegia senilai USD 100 juta dalam skema pembayaran berbasis hasil untuk kinerja penurunan deforestasi pada periode 2017/2018 dan 2018/2019. Sebelumnya, pada Oktober 2022, pemerintah Norwegia juga memberikan kontribusi sebesar USD 56 juta untuk periode 2016/2017 melalui BPDLH.

Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya keras menurunkan tingkat deforestasi, dan hasilnya hingga saat ini signifikan. Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dia menyebutkan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 40,4 ribu hektare, turun dari 101,4 ribu hektare pada 2021. Angka ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Ihasil ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi hutan dan mengurangi deforestasi mulai berhasil," kata Moeldoko.

Moeldoko menekankan bahwa perdagangan karbon merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan meningkatkan perekonomian nasional. Potensi perdagangan karbon tidak hanya terbatas pada perdagangan karbon di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan perdagangan karbon, seperti sejumlah regulasi pendukung yang belum selesai, termasuk regulasi terkait perdagangan karbon luar negeri dan pajak karbon.

"KSP akan mengundang kementerian/lembaga terkait untuk menyelesaikan hal itu," katanya. Moeldoko juga mencatat bahwa nilai perdagangan di bursa karbon Indonesia masih jauh dari harapan. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak diluncurkan pada 29 September 2023 hingga November 2023, nilai perdagangan karbon yang terealisasi senilai Rp30,7 miliar dengan volume perdagangan 490.716 ton setara karbon dioksida (CO2e).

"Kita harus bekerja lebih keras untuk meningkatkannya. KSP dan OJK siap mengawal," katanya.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU