
Calon presiden (capres) Anies Baswedan menyatakan bahwa apabila berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ia berencana untuk membebaskan pajak dari aktivitas sosial. Anies menganggap bahwa sektor yang perlu dikenakan peningkatan pajak adalah sektor dengan aktivitas produksi.
Sebagai contoh, Anies merujuk pada yayasan tertentu yang diharuskan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam jumlah puluhan juta per tahun. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai tempat, termasuk di sekolah dan ruang sejarah.
Dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin (11/12/2023), Anies menyatakan, "Kami cenderung untuk mengurangi beban pajak pada aktivitas sosial. Sebaliknya, mereka seharusnya dibebaskan. Bayangkan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) yang mengelola anak cacat harus membayar PBB dalam jumlah puluhan juta per tahun."
Anies menegaskan bahwa kebijakan serupa telah diterapkan olehnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Sekolah pendidikan, ruang sejarawan di Jakarta, kegiatan-kegiatan semacam itu telah kita bebaskan dari pajak," katanya.
Anies berharap bahwa pajak yang dikenakan dapat mendukung pertumbuhan sektor kecil tanpa merugikan sektor besar. "Kami berharap pajak menjadi mekanisme untuk memajukan sektor kecil tanpa merugikan sektor besar, dan kami menginginkan pendekatan kolaboratif dalam pembuatan kebijakan tersebut," tambahnya.
Menurut Anies, penerapan pajak seharusnya hanya berlaku pada sektor dengan aktivitas produksi, dan besaran pajak harus sesuai dan proporsional. "Di sisi lain, aktivitas produksi harus dikenai pajak yang proporsional, sehingga tidak menimbulkan disinsentif," jelasnya.
Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU
Komentar Anda