Kerap Kali Menunda Belanja, Instansi Pemerintah Disentil Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti praktik penundaan belanja anggaran yang masih menjadi kebiasaan di berbagai instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Meskipun telah berupaya mengubah kebiasaan tersebut sejak awal masa pemerintahannya pada tahun 2014, Jokowi mencatat bahwa kecenderungan instansi pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja pada akhir tahun masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini diungkapkannya saat acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 pada Rabu (29/11/2023).

Jokowi menyampaikan bahwa hingga saat ini, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru mencapai 74% dari pagunya. Sementara itu, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai 64% dari pagunya. "Dalam waktu tiga minggu ke depan, masih tersisa 64% dan 4% realisasi. Ini merupakan hal yang selalu terulang setiap tahun," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp2.240,8 triliun hingga Oktober 2023, mencapai 73,2% dari pagu. Pada periode yang sama, realisasi belanja APBD secara nasional mencapai Rp811,7 triliun atau 63,5% dari pagu.

Dengan melihat situasi ini, Jokowi kembali mengingatkan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera melaksanakan belanja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD sejak awal tahun. Selain itu, Presiden juga mendorong setiap instansi untuk memiliki fleksibilitas dalam merespons situasi dan kondisi di lapangan melalui mekanisme penyesuaian otomatis. Ia menekankan bahwa belanja anggaran harus fokus pada hasil, bukan hanya mengikuti prosedur semata. Baginya, belanja pemerintah harus memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini
https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=6zkwXhPGbEBC8tVU