Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor Beras Hingga 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan kebijakan bantuan pangan hingga tahun 2024, termasuk pembebasan Bea Masuk untuk impor beras. Keputusan ini disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk beras dengan tarif spesifik sebesar Rp 450 per kilogram hingga tahun 2024. Badan Pangan Nasional akan menyiapkan program BMDTP ini yang akan dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Secara bersamaan, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing akan menerima 10 kilogram setiap bulannya.

Airlangga juga mencatat bahwa pemerintah akan memberikan bantuan untuk penanggulangan stunting kepada 1,45 juta Keluarga Rawan Stunting (KRS) yang data-data mereka diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Total bantuan untuk penanggulangan stunting ini mencapai Rp 446,242 miliar per kuarter, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 892 miliar di semester pertama tahun depan.

Ia menekankan bahwa pada tahun 2023, pemerintah telah aktif memberikan bantuan pangan kepada masyarakat, dengan tingkat penyaluran mencapai 94,95 persen hingga September 2023, dan masih berlanjut dengan persentase 94,89 persen hingga Oktober serta 18,45 persen hingga 5 November 2023.

Airlangga juga menyampaikan bahwa Perseroan Perum Badan Logistik (Bulog) memiliki stok beras sebanyak 1,44 juta ton hingga 2 November 2023, dan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 19,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan. Tambahan anggaran ini terdiri dari penyaluran tahap pertama sebesar Rp 7,9 triliun, tahap kedua Rp 8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan kebutuhan lainnya sebesar Rp 2,8 triliun. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan untuk segera melunasi tagihan Bulog yang telah mencapai Rp 16 triliun.

Selain itu, Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), Arief Prasetyo Adi, berpendapat bahwa kebijakan BMDTP ini dapat membantu menurunkan harga beras dalam negeri mengingat tingginya harga luar negeri dan nilai tukar dolar AS yang tinggi. Namun, insentif ini hanya berlaku untuk impor sebanyak 1,5 juta ton.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa stok beras dalam negeri saat ini aman. Meskipun begitu, pemerintah tetap akan mengimpor beras untuk menjaga ketersediaan pangan hingga tahun 2024.

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa konsumsi beras di Indonesia mencapai 30,2 juta ton pada tahun 2022, sedangkan produksi beras mencapai 31,54 juta ton, naik 0,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi beras di tahun 2023 diperkirakan akan turun akibat fenomena panas berlebih atau El Nino, yang memengaruhi luas panen padi dan produksi beras. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengimpor beras dan memberikan insentif pajak sebagai upaya untuk mengatasi masalah kelangkaan beras yang dapat memengaruhi inflasi.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini

https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=mxXyTBwMIQuy3W69