Pemerintah Kanada Optimis Damai dengan AS Soal Wacana Pajak Digital

Menteri Keuangan Kanada, Chrystia Freeland, menyatakan optimisme dalam upaya pencapaian kesepakatan damai antara Pemerintah Kanada dan Amerika Serikat (AS) mengenai rencana pengenakan pajak layanan digital (Digital Service Tax/DST) pada perusahaan teknologi besar oleh Pemerintah Kanada, yang dijadwalkan dimulai pada Januari 2024. Pajak ini akan mengenakan tarif sebesar 3 persen pada pendapatan dari layanan digital yang melebihi 20 juta dolar AS yang diperoleh oleh perusahaan multinasional di Kanada, termasuk pendapatan dari mesin pencari, platform media sosial, dan e-commerce.

Langkah ini diambil untuk mengatasi tantangan pemajakan yang dihadapi oleh perusahaan raksasa digital seperti Google dan Amazon, yang sering mencatat keuntungan mereka di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Namun, Pemerintah AS telah secara berulang kali menentang rencana pengenakan pajak ini, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dianggap tidak adil karena membedakan perusahaan AS. Pemerintah AS telah mengimbau Pemerintah Kanada untuk membatalkan rencana tersebut.

Saat berbicara dengan wartawan di Ottawa, Kanada, Freeland menyatakan, "Saya baru saja berada di Washington pekan lalu, dan kami telah mengadakan pembicaraan yang positif mengenai DST, termasuk dengan pejabat-pejabat tinggi. Saya tetap optimis bahwa kami akan mencapai pemahaman dengan mitra AS kami."

Pada awal tahun 2023, Pemerintah Kanada telah mengumumkan niatnya untuk melanjutkan rencana pengenakan pajak tersebut, setelah sebelumnya menundanya selama dua tahun untuk memberikan kesempatan bagi konsensus global mengenai pemajakan perusahaan multinasional. Namun, proses negosiasi kesepakatan pajak global terus berlarut-larut, dan pada Juli 2023, dilakukan penundaan lebih lanjut untuk memberikan ruang bagi lebih banyak negosiasi.

Sementara negara-negara lain yang belum mengenakan DST telah setuju untuk menunggu kesepakatan global setidaknya satu tahun lagi guna mencapai konsensus bersama mengenai rincian pajak tersebut, Pemerintah Kanada telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyetujui penundaan lebih lanjut tanpa jadwal yang jelas mengenai kapan kesepakatan pajak multinasional akan berlaku.

Selain itu, Freeland mencatat bahwa penundaan lebih lanjut akan membuat Kanada berada dalam posisi yang merugikan dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengumpulkan pendapatan dari pajak digital berdasarkan kerangka pajak yang ada. Lebih dari 140 negara berencana untuk mengimplementasikan kesepakatan pada tahun 2021, yang akan merevisi peraturan lama mengenai pemajakan perusahaan multinasional yang dianggap sudah usang.

Pemerintah Kanada menegaskan pentingnya mereka untuk membela kepentingan nasional sambil tetap mendukung pencapaian kesepakatan internasional. Seiring berlanjutnya proses pengenakan pajak semacam ini, beberapa negara yang telah merencanakan pajak layanan digital nasional telah setuju untuk menundanya hingga akhir tahun ini atau menghapusnya sama sekali setelah pilar pertama kesepakatan tersebut mulai berlaku pada tahun 2025 atau lebih lanjut.

Pilar pertama kesepakatan ini akan mengalokasikan ulang hak perpajakan atas keuntungan sekitar 200 miliar dolar AS dari perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan ke negara-negara di mana penjualan mereka terjadi. Freeland mengungkapkan bahwa Kanada telah memulai proses implementasi pilar kedua, yang mengharuskan yurisdiksi menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15 persen pada tahun 2024.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini.

https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=LjAZ31cPvd3I9N_d