
Muhamad Fajar Putranto, Direktur Utama TaxPrime, menganggap bahwa keterbukaan adalah faktor utama yang menarik bagi para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Investor menginginkan proses kebijakan yang transparan untuk mengurangi praktik korupsi. Keputusan investasi negara juga dipengaruhi oleh prinsip dan budaya, termasuk investasi dalam sektor ramah lingkungan atau menerapkan tata kelola berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).
Fajar menyatakan bahwa transparansi dalam proses kebijakan menciptakan kepercayaan berkelanjutan dari investor. Transparansi terkait dengan bagaimana uang berputar, seperti yang terlihat dalam pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) atau rupiah digital oleh Bank Indonesia. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kebocoran dana dan semuanya terdeteksi secara transparan, memberikan keyakinan kepada investor. Karena investasi di IKN adalah investasi jangka panjang, kepercayaan tinggi diperlukan dari calon investor atau FDI (foreign direct investment/investasi langsung asing).
Selain itu, Fajar menganalisis bahwa CBDC dapat menjadi alternatif pengendalian uang yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan keyakinan investor bahwa praktik korupsi di Indonesia dapat diatasi dengan baik.
Dia juga memberi contoh Singapura sebagai negara yang menerapkan transparansi melalui sistem Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), yang memberikan informasi bisnis kepada publik secara online. Singapura menjelaskan struktur entitas dalam berinvestasi secara komprehensif, termasuk perlindungan aset dan manajemen investasi, serta memberikan informasi terkait perpajakan. Fajar juga mengakui transparansi dalam Online Single Submission (OSS) yang memudahkan investor mendapatkan informasi dan insentif perpajakan.
Fajar menyoroti Estonia sebagai contoh negara yang sangat transparan melalui e-Estonia, yang memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan administrasi pemerintahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Secara keseluruhan, Fajar merangkum tiga faktor penentu FDI berdasarkan aspek ekonomi dan non-ekonomi: kebijakan kerangka FDI, faktor ekonomi, dan fasilitas bisnis. Dia juga menekankan pentingnya mempercepat investasi di Indonesia dengan mempertimbangkan budaya dan prinsip yang diinginkan oleh negara-negara investor. Contohnya, mengikuti standar prinsip pembangunan hijau yang diterapkan oleh negara seperti Kanada.
Komentar Anda