Sukses Turunkan Stunting, Pemda dapat Rp 1,68 Triliun dari Kemenkeu

Pemerintah memberikan insentif sebesar Rp1,68 triliun kepada pemerintah daerah yang berhasil mengurangi tingkat stunting.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa insentif fiskal diberikan kepada daerah yang berhasil mengatasi stunting dengan cepat dan efektif. Insentif ini diberikan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Diperlukan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk mengatasi stunting pada anak-anak balita di Indonesia," katanya melalui akun Instagram @smindrawati, seperti yang dikutip pada Minggu (8/10/2023).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa total insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun diberikan kepada daerah yang berhasil menanggulangi stunting dengan baik dan cepat pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, insentif diberikan kepada 90 daerah, terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten.

Pada tahun 2023, insentif fiskal diberikan kepada 125 daerah, terdiri dari 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mengurangi angka stunting. Pada tahun 2022, angka stunting mencapai 21,6%, turun drastis dari 30,8% pada tahun 2018.

Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari target penurunan stunting yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 14% pada tahun 2024.

Menurutnya, ada 12 provinsi yang menjadi prioritas penanganan stunting. Namun, provinsi tersebut akan ditingkatkan menjadi 17 provinsi untuk mempercepat penurunan stunting.

Secara keseluruhan, anggaran untuk penurunan stunting mencapai Rp30 triliun pada tahun 2023 dan tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Hingga 30 September 2023, realisasi anggaran untuk stunting sudah mencapai Rp22,5 triliun atau 74,9%.

Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah memberikan anggaran penurunan stunting melalui transfer keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp16,56 triliun. Salah satunya adalah insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun.

Selain itu, terdapat dana alokasi khusus (DAK) fisik senilai Rp5,91 triliun. Realisasi fisiknya mencapai Rp5,91 triliun, dan realisasi penyalurannya hingga September 2023 sebesar Rp2,9 triliun atau 49,6%. Selain itu, ada juga DAK nonfisik senilai Rp8,97 triliun dengan realisasi penyaluran senilai Rp5,5 triliun atau 61,1% hingga September 2023.

"Dana desa juga dialokasikan, antara lain, untuk program pencegahan dan penurunan stunting," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan bahwa anggaran penurunan stunting juga terdapat dalam APBD, mencapai Rp19,92 triliun, dengan realisasi senilai Rp4,63 triliun.