Contact Whatsapp085210254902

Tax Amnesty - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Ditulis oleh Administrator pada Sabtu, 16 Juli 2016 | Dilihat 3266kali

Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

FAQTax Amnesty


Apa tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak?

Jawaban: tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

  1. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
  2. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Perlakuan Tarif Uang Tebusan Amnesti Pajak Jika Wajib Pajak Mengajuan Pernyataan Harta untuk Kedua atau Ketiga?

FAQ, Tax Amnesty


Bagaimana pengenaan tarif uang tebusan bagi WP yang melakukan penyampaian surat pernyataan kedua atau ketiga dimana dalam surat pernyataan tersebut Wajib Pajak yang semula menyatakan repatriasi menjadi deklarasi luar negeri atau yang semula menyatakan tidak akan megalihkan Harta di dalam negeri ke luar negeri menjadi melakukan pengalihan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 3 tahun?

Jawaban: 

No.

Pengungkapan

Surat
pernyataan
disampaikan
bulan ke-1
s.d ke-3

Surat
pernyataan
disampaikan
bulan ke-4 s.d
31 Des 2016

Surat
pernyataan
disampaikan
1 Jan 2017
s.d
31 Maret 2017

A.

WP yang pada Surat Pernyataan kedua
atau ketiganya mengungkapkan perubahan
penghitungan Uang Tebusan karena
Wajib Pajak melakukan perubahan dari
semula menyatakan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
menjadi tidak mengalihkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam jangka waktu yang
ditentukan
(repatriasi menjadi deklarasi luar negeri)

4%

6%

10%

B.

WP yang pada Surat Pernyataan kedua
atau ketiganya mengungkapkan perubahan
penghitungan Uang Tebusan karena
Wajib Pajak melakukan perubahan dari
semula menyatakan tidak akan mengalihkan
Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia menjadi mengalihkan
Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam jangka waktu
kurang dari 3 tahun(deklarasi dalam
negeri menjadi deklarasi luar negeri)


Dasar hukum : Penjelasan Pasal 10 ayat (8)

Syarat Pengajuan Permohonan Amnesti Pajak

FAQ, Tax Amnesty


Syarat apa saja yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mengajukan Tax Amnesti/Pengampunan Pajak/Amnesti Pajak?

Jawaban:
 

  1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. membayar Uang Tebusan;
  3. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
  4. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
  5. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  6. mencabut permohonan:

·                     pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

·                     pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;

·                     pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

·                     keberatan;

·                     pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;

·                     banding;

·                     gugatan; dan/atau

·                     peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

  1. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:

·                     sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;

·                     sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

  1. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7)

Apakah SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 wajib disampaikan sebelum mengajukan permohonan pengampunan pajak?

Jawaban: Ya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015, kecuali:

 

  1. Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan 2017; atau
  2. Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, karena yang wajib disampaikan adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2014. Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 1 angka 12

Apakah penandatanganan surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan?
Jawaban: Tidak boleh Bagi Wajib Pajak orang pribadi, tetapi boleh bagi Wajib Pajak badan dalam hal pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan berhalangan Dasar hukum : Pasal 8 ayat (2)

Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan?
Jawaban: Penyampaian Surat Pernyataan boleh diwakilkan dengan membawa surat penunjukan.

Dalam hal penandatangan surat pernyataan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak Badan, haruskah dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan?
Jawaban: Tidak perlu surat kuasa khusus. Dasar hukum: Pasal 8 ayat (2) huruf c

Maksud Pengampunan Pajak & Apa Itu Uang Tebusan?

FAQ, Tax Amnesty


Apa yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak?

Jawaban: Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Dasar hukum : Pasal 1 angka 1)

Apa yang dimaksud dengan uang tebusan di atas?

Jawaban: Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. (Dasar hukum : Pasal 1 angka 7)

Periode Pengajuan Amnesti Pajak

FAQ, Tax Amnesty


Sampai kapan periode penyampaian Surat Permohonan Pengampunan Pajak ini berlangsung?  

Jawaban: Periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017. (Dasar hukum : Pasal 4)

Objek Amnesti Pajak

FAQ, Tax Amnesty

Apa yang menjadi objek pengampunan pajak/Tax Amnesty/Amnesti Pajak?

Jawaban : Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir. Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Dasar hukum : Pasal 3 dan penjelasan Pasal 5 ayat (2)

Bolehkah mengungkapkan harta yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak pada surat pernyataan pengampunan pajak?

Jawaban: Wajib Pajak boleh mengungkapkan harta yang belum dibaliknama pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.

Apa manfaat yang diperoleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dan saham yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak pada surat pernyataan pengampunan pajak?

Jawaban:
a. fasilitas pengampunan pajak; dan
b. pembebasan pengenaan Pajak Penghasilan, dengan syarat:
 

  1. Untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan, kepada WP ini dapat dibebaskan dari pengenaan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hal :

·                     permohonan pengalihan hak; atau

·                     penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta tersebut adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak,

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
 

  1. Pengalihan hak atas saham dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Dasar hukum: Pasal 15 ayat (2) dan (3)

Bagaimana jika Wajib Pajak tidak melakukan balik nama atas tanah dan/atau bangunan atau saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2017?

Jawaban : Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak, atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan. Dasar hukum: Pasal 15 ayat (4)

Apa saja kewajiban perpajakan yang diberikan pengampunan?

Jawaban: Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan ini terdiri atas kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM. Yang dimaksud dengan Tahun Pajak Terakhir ini adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 Dasar hukum : Pasal 3

Tarif Uang Tebusan Amnesti Pajak

FAQ, Tax Amnesty


Tarif uang tebusan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam rangka memanfaatkan program Tax Amnesty/Pengampunan Pajak/Amnesti Pajak diatur sebagai berikut:

I. Bagi WP yang melakukan kegiatan usaha :

a. Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya diatas Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 

No.

Pengungkapan

Surat
pernyataan
disampaikan
bulan ke-1
s.d ke-3

Surat
pernyataan
disampaikan
bulan ke-4 s.d
31 Des 2016

Surat pernyataan
disampaikan
1 Jan 2017 s.d
31Maret 2017

A.

1. Harta berada di Indonesia
2. Repatriasi (harta yang berada
di luar Indonesiadialihkan ke
Indonesia dan diinvestasikan di
Indonesia dalam jangka waktu paling
singkat 3 tahun sejak diinvestasikan

2%

3%

5%

B.

Non repatriasi (harta yang berada
di luar Indonesia tidak dialihkan ke
Indonesia)

4%

6%

10%


b. Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 

No.

Pengungkapan

Surat pernyataan disampaikan pada bulan
pertama sejak Undang-Undang ini mulai
berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret
2017

A.

mengungkapkan nilai
Harta sampai dengan
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah)

0,5%

B.

mengungkapkan nilai
Harta lebih dari
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah)

2%


II. Bagi WP yang tidak melakukan kegiatan usaha 

No.

Pengungkapan

Surat
pernyataan
disampaikan
bulan ke-1
s.d ke-3

Surat
pernyataan
disampaikan
bulan ke-4 s.d
31 Des 2016

Surat pernyataan
disampaikan
1 Jan 2017 s.d
31Maret 2017

A.

1. Harta berada di Indonesia
2. Repatriasi (harta yang berada
di luar Indonesiadialihkan ke
Indonesia dan diinvestasikan di
Indonesia dalam jangka waktu paling
singkat 3 tahun sejak diinvestasikan

2%

3%

5%

B.

Non repatriasi (harta yang berada
di luar Indonesia tidak dialihkan ke
Indonesia)

4%

6%

10%


Lalu bagaimana cara menghitung uang tebusan yang harus dibayar?

Jawaban: Uang tebusan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan yaitu nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Besarnya dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

Ketentuan Jangka Waktu Repatriasi Aset Dalam Amnesti Pajak

FAQ, Tax Amnesty

Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, jangka waktu 3 tahun ini terhitung sejak kapan?

Jawaban: Jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Harta dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 tahun dihitung sejak WP mengalihkan Harta melalui Cabang Bank Persepsi dimaksud. (Dasar hukum: Penjelasan Pasal 8 ayat (6))

Subjek [Kepada Siapa] Amnesti Pajak Diberikan?

FAQ, Tax Amnesty

Kepada siapa diberikan pengampunan pajak/Amnesti Pajak/Tax Amnesti?

Jawaban: Setiap Orang Pribadi atau Badan yang telah terdaftar dan memperoleh NPWP serta memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh berhak mendapatkan pengampunan Pajak, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Dasar hukum : Pasal 3

Bagaimana jika Wajib Pajak yang belum memperoleh NPWP ingin memanfaatkan pengampunan pajak?

Jawaban: Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di KPP tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan untuk memperoleh NPWP. Dasar hukum: Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Apakah WP yang baru terdaftar di tahun 2016 atau 2017 wajib menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 terlebih dahulu sebelum mengajukan surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak?

Jawaban: Tidak Wajib menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015. Dasar hukum: Pasal 8 ayat (3)

3 Kali Pengajuan Amnesti Pajak

FAQ, Tax Amnesty

Berapa kali surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak dapat diajukan?

Jawaban: Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Dasar hukum : Pasal 10 ayat (7)

Apakah boleh mengajukan Pengampunan Pajak kembali dalam periode pengenaan tarif yang sama?

Jawaban: Boleh, Pengajuan Pengampunan Pajak dapat dilakukan dalam periode pengenaan tarif yang sama asalkan tidak melebihi 3 (kali) dalam periode Pengampunan Pajak (sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017). Dasar hukum : Pasal 10 ayat (7)

Apakah surat pernyataan kedua atau ketiga harus diajukan setelah terbit Surat Keterangan Pengampunan Pajak atas pengajuan pengampunan sebelumnya?

Jawaban: Tidak, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan. Dasar hukum : Pasal 10 ayat (8)

Tempat Pengajuan Amnesti Pajak

FAQ, Tax Amnesty

Kemana Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak?

Jawaban: Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri. Dasar hukum : Pasal 10 ayat (1)

Apakah penyampaian surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh disampaikan melalui pos?

Jawaban: Tidak, surat pernyataan harus disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dasar hukum: Pasal 10 ayat (1)

Periode Pengajuan Amnesti Pajak

FAQ, Tax Amnesty

Sampai kapan periode penyampaian Surat Permohonan Pengampunan Pajak ini berlangsung?  

Jawaban: Periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017. (Dasar hukum : Pasal 4)

Maksimal Nilai Utang Sebagai Pengurang untuk Menghitung Harta Bersih [Amnesti Pajak]

FAQ, Tax Amnesty

Berapa maksimal utang yang boleh dijadikan pengurang dalam menentukan nilai harta bersih sebegai dasar pengenaan uang tebusan?

Jawaban: Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi: a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan. Dasar hukum : Pasal 7 ayat (2)

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Member Menu

Tentang Kami

Tiada kata yang pantas diucapkan, selain ungkapan syukur "alhamdulilahi robbil'alamin" akhirnya website ini dapat terselesaikan, adapun tujuan penulisan website ini ... Lihat selengkapnya
  • Alamat Kami:
    Cibinong
  • 085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
  • info@konsultanpajakrahayu.com
Developed by Naevaweb.com