PMK 80 Tahun 2023 Perinci Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 80/2023, Kementerian Keuangan memerinci mekanisme penerbitan surat tagihan pajak (STP) pajak bumi dan bangunan (PBB).

Secara umum, STP PBB bakal diterbitkan jika terdapat PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT atau SKP PBB setelah jatuh tempo. STP PBB terbagi dalam 2 jenis, yaitu STP yang hanya memuat pokok PBB ditambah denda administratif dan STP yang hanya memuat denda administratif. 

Denda administratif dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran PBB dalam SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal diterbitkannya STP PBB.

STP PBB yang memuat pokok PBB yang masih harus dibayar ditambah denda bakal diterbitkan bila jatuh tempo pembayaran PBB terlampaui. Sementara itu, STP PBB yang hanya memuat denda adminstratif bakal diterbitkan bila wajib pajak melunasi PBB yang masih harus dibayar setelah jatuh tempo SPPT atau SKP PBB tetapi DJP belum menerbitkan STP PBB.

Selanjutnya, STP PBB yang hanya memuat denda juga bisa diterbitkan jika wajib pajak melakukan pelunasan pokok PBB yang masih harus dibayar dalam SPT PBB setelah jatuh tempo yang tercantum dalam SPT PBB.

Kemudian, STP PBB yang hanya memuat denda administratif juga bisa diterbitkan terhadap wajib pajak yang melunasi pokok PBB yang masih harus dibayar dalam STP PBB setelah melampaui jangka waktu 24 bulan.

STP PBB yang hanya memuat denda adminstratif bisa diterbitkan jika wajib pajak belum melunasi STP PBB setelah melampaui jatuh tempo dan terhadap wajib pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus sebelum melampaui jangka waktu 24 bulan.