OECD Apresiasi Asesmen Kebijakan Perpajakan di Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Istana Merdeka, Jakarta, pada tanggal 10 Agustus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa OECD memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas kepemimpinannya dalam mengimplementasikan berbagai reformasi di berbagai sektor, termasuk perpajakan, investasi, dan lainnya. OECD juga menghargai upaya evaluasi regulasi untuk memperkuat ekonomi nasional, termasuk kebijakan perpajakan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan OECD telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan Indonesia merupakan mitra utama bagi OECD. Keduanya telah menjalankan sejumlah program kerja sama, seperti melakukan survei ekonomi dan mengevaluasi kebijakan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks perpajakan.

Selain itu, OECD dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam perpajakan internasional. Ini termasuk pelatihan mengenai interpretasi perjanjian penghindaran pajak ganda (P3B), penyelidikan isu-isu penting terkait perjanjian pajak, serta memperluas pemahaman tentang berbagai praktik dalam perjanjian pajak dan transfer pricing.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa terkait dengan niat Indonesia untuk menjadi anggota OECD, Presiden Jokowi berharap agar proses keanggotaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan cepat.