Kemenkeu Pimpin Kesepakatan Kerja Sama Perpajakan di ASEAN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengadakan pertemuan kelompok kerja di bawah kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini. Pertemuan ini terbagi menjadi dua kelompok kerja, yaitu ASEAN Forum on Taxation (AFT) ke-17 dan ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation (SF-ET) ke-14.

Sebagai pemimpin ASEAN pada tahun 2023, Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan yang diperlukan guna mencapai tujuan prioritas AFT dan SF-ET pada tahun ini.

ASEAN memiliki rencana aksi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC). Dalam rencana ini, para negara anggota bersatu untuk meningkatkan kerja sama kolektif demi mencapai integrasi ekonomi yang lebih kuat, terutama dalam bidang perpajakan.

Pada kesempatan yang sama, Pande Putu Oka Kusumawardani, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF dan Ketua AFT ke-17, menyatakan bahwa dalam pertemuan ini, para delegasi melanjutkan diskusi tentang tantangan kebijakan perpajakan di ASEAN di masa depan. Hal ini mencakup usaha untuk membangun dan memperkuat jaringan persetujuan penghindaran pajak ganda (P3B) dalam wilayah ASEAN dengan memperkenalkan skema Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS. Diskusi juga mencakup berbagai kasus P3B yang relevan, peningkatan pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan sesuai dengan standar internasional, dan upaya untuk meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan bagi investor dengan mendorong penggunaan sistem online dalam pengajuan permohonan pembebasan pajak dan pengembalian pajak.

Semua upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan mendorong penggunaan sumber daya domestik dan memaksimalkan pendapatan pajak mereka.