Manfaat Kebijakan Hilirisasi Nikel Bagi Indonesia: Lonjakan Pendapatan Negara yang Mengesankan

Indonesia telah merasakan banyak manfaat dari kebijakan hilirisasi nikel, yang tidak hanya bermanfaat bagi pelaku bisnis, tetapi juga untuk pendapatan negara baik tingkat pusat maupun daerah. Hal ini telah mengherankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang beliau sampaikan saat hadir di acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional APINDO di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Selasa (1/8/2023).

Pada tahun 2015, ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah hanya bernilai sekitar Rp31 triliun. Namun, dengan diterapkannya kebijakan hilirisasi nikel, nilai ekspor nikel sekarang telah mencapai Rp510 triliun.

"Saat itu, angkanya hanya Rp 31 triliun, dan negara akan mengumpulkan berbagai jenis pajak seperti PPN, PPh, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak dari angka tersebut. Kemudian, angka itu melonjak menjadi Rp 510 triliun, dan berbagai pajak tersebut juga diterima oleh negara," ungkapnya.

Presiden Jokowi juga mencatat bahwa salah satu kontribusi yang signifikan berasal dari wilayah Morowali di Sulawesi Tengah. Namun, ia memilih untuk merahasiakan jumlah pastinya, yang merupakan informasi rahasia dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun, ia mengakui bahwa jumlahnya sangat besar dan bahkan ia sendiri terkejut dengan besarnya kontribusi tersebut.

Data dari buku APBN Kita menunjukkan bahwa total pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp970,20 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 9,93 persen (year on year/yoy). Pajak yang paling besar meningkat adalah Pajak Penghasilan (PPh) badan, yang mencapai Rp263,69 triliun atau tumbuh sebesar 26,19% (yoy). Selanjutnya, PPN dalam negeri juga berkontribusi besar sebesar Rp216,98 triliun.

Secara sektoral, sektor pertambangan tetap menjadi sumber pendapatan pajak terbesar, meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.