HIPMI Mendorong Calon Presiden Pemilu 2024 untuk Memiliki Visi Kebijakan Perpajakan yang Jelas demi Meningkatkan Penerimaan Pajak Indonesia

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengeluarkan sebuah imbauan yang menekankan pentingnya calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memiliki visi kebijakan perpajakan yang terperinci. Mereka menggarisbawahi bahwa penerimaan perpajakan, yang mencakup pajak dan bea cukai, memegang peranan sentral dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

HIPMI menyoroti fakta bahwa saat ini, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN dan G20. Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,4 persen, sementara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merekomendasikan bahwa sebuah negara perlu memiliki rasio pajak setidaknya sekitar 15-16 persen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk berkontribusi lebih aktif, HIPMI berharap agar mereka dapat menjadi salah satu pemangku kepentingan utama yang dilibatkan sejak awal dalam proses pembuatan peraturan perpajakan. Hal ini bertujuan agar pengusaha tidak hanya menjadi objek dari kebijakan perpajakan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang turut serta dalam merumuskan kebijakan tersebut.

HIPMI mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak, termasuk rasio pajak yang rendah, tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang kurang optimal, praktik penghindaran pajak, serta masalah pengumpulan pajak yang belum sepenuhnya efisien. Dengan demikian, HIPMI berharap untuk dapat berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut.