Urus Kasus Transaksi Rp349 T, Mahfud Minta Tambahan Anggaran

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp 91,96 miliar untuk kementeriannya. Banyak program yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam, sehingga diperlukan tambahan anggaran, terutama untuk keperluan penyelidikan, penindakan, dan penegakan hukum di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Pajak.

Pada awalnya, pagu anggaran indikatif Kemenko Polhukam sebesar Rp 320,41 miliar. Namun, anggaran untuk tahun 2023 terkena blokir atau automatic adjustment sebesar Rp 23,04 miliar, sehingga hanya menjadi Rp 297,32 miliar. Mengingat masih banyak tugas yang harus diurus, Mahfud menganggap perlu untuk menyesuaikan anggaran tahun 2024, sehingga total usulan tambahan anggaran yang diajukan dan disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR adalah sebesar Rp 412,38 miliar.

Mahfud menjelaskan secara rinci program-program yang membutuhkan tambahan anggaran untuk tahun 2024, termasuk penyelidikan, penindakan, dan penegakan hukum di sektor Bea Cukai dan Pajak dengan total kebutuhan sebesar Rp 2 miliar. Program ini termasuk dalam Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang telah mendapat pagu indikatif sebesar Rp 12,61 miliar.

Selain itu, ada program-program lain yang termasuk dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk tahun anggaran 2024, seperti rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan persentase daerah dengan nilai indeks inovasi yang tinggi, forum internasional yang dipimpin oleh Menko Polhukam, tindak lanjut tindak pidana perdagangan orang di luar negeri, koordinasi di bidang pertahanan negara, hingga penugasan presiden pada bidang politik, hukum, dan keamanan.

Mahfud juga meminta tambahan anggaran untuk program dukungan manajemen, termasuk pengembangan aplikasi JDIH Kemenko Polhukam, layanan kearsipan IKN, pengadaan CASN, dan pengawasan pengamanan pemilu dan pos pengamanan pemilu 2024.

Selain program-program tersebut, Mahfud juga menekankan pentingnya mengantisipasi kebutuhan mendesak dengan menyediakan anggaran di luar perkiraan, mengingat beberapa tugas yang muncul secara mendadak dan tidak terduga seperti penyelesaian non yudisial pelanggaran berat masa lalu, kasus BLBI, TPPU, TPPO, dan lainnya.