Informasi Umum Pajak

30 Maret 2020

SEMINAR NASIONALHARMONISASI PERAN KONSULTAN PAJAK DAN AKUNTAN PUBLIKDALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK SESI-3: Pentingnya Melakukan Ekualisasi Antara Pos-Pos Laba Rugi Pada ...

30 Maret 2020

PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH YANG BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TEPAT WAKTU Four basics of tax ...

23 Februari 2020

Klaster #6: Dukungan riset dan inovasi Kebijakan perdagangan luar negeri memberikan keberpihakan kepada produk inovasi nasional. Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada ...

23 Februari 2020

Klaster #4: Kemudahan, Pemberdayaan, & perlindungan UMK-M Kriteria UMKM: Kriteria UMK-M disesuaikan dengan bidang-bidang usaha. Nilai nominal untuk masing-masing bidang usaha UMK-M ditetapkan ...

23 Februari 2020

Klaster #3: ketenagakerja (1) Upah minimum (UM) Pokok-pokok kebijakan terkait upah minimum: Upah minimum tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah minimum memperhitungkan ...

23 Februari 2020

Klaster #2 persyaratan investasi Menetapkan priority list atas bidang usaha yang didorong untuk investasi Kriteria priority list, yaitu: high-tech/teknologi tinggi, investasi ...

23 Februari 2020

Klaster #1: penyederhanaan perizinan berusaha (2) Perizinan sektor Mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (license approach) menjadi penerapan standar dan ...

23 Februari 2020

Subtansi Omnibus Law per Klaster Klaster #1: penyederhanaan perizinan berusaha (1) Izin lokasi Izin lokasi digantikan dengan penggunaan Peta Digital RDTR ( ...

23 Februari 2020

Strategi Cipta Lapangan Kerja Pengantar : Penciptaan Lapangan Kerja Terdapat lebih dari 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan ( Pengangguran ) Setiap ...

23 Februari 2020

OMBINUS LAW CIPTAAN LAPANGAN KERJA OUTLINE Pokok-pokok pidato presiden 20 oktober 2019                                3-4 Strategi penciptaan lapangan kerja                                                     5-6 Tantangan pada peluang                                                                       7-13 Konsepsi omnibus law                                                                           14-16 Omnibus ...

18 Desember 2019

39 010693653.052.000 SHOWPLA INDO KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN 40 025939091.052.000 SILVERMANN KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU KPP PRATAMA SEMARANG BARAT 41 025939802.052.000 SINABRO MAJU KPP PENANAMAN MODAL ASING ...

18 Desember 2019

5 010715878.052.000 CHIUN YIH INDONESIA KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL 6 010021632.052.000 COATES INDONESIA KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO 7 010709996-052.000 CSR PRIMAKARYA ...

18 Desember 2019

KEDUA :  Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  dalam lampiran keputusan direktur jenderal pajak ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan ...

18 Desember 2019

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK ...

18 Desember 2019

138 061854543-093.000 ARIS SUNARKO KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT 139 061102075-093.000 ARYAPRIWA ASIHWARDJI KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT 140 010610418-093.000 ASDP INDONESIA FERRY KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT 141 712667773-093.000 ASURANSI ASEI INDONESIA KPP WAJIB ...