DJP Kemenkeu Kantongi Rp11,7 T dari Pajak Netflix Dkk

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengantongi Rp11,7 triliun usai menunjuk 144 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per 31 Maret 2023.

Pada Maret 2023, pemerintah melakukan 3 penunjukan dan 1 pencabutan pelaku usaha. Rinciannya tiga penunjukan dilakukan terhadap UpToDate Inc, Cambridge University Press & Assessment UK, dan Prezi Inc.

Sementara yang dicabut adalah Bex Travel Asia Pte. Ltd. karena melakukan restrukturisasi usaha berupa pengalihan entitas yang beroperasi di Indonesia.

Setoran pajak itu berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh 126 perusahaan, termasuk Netflix.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,90 triliun setoran 2021, Rp5,51 triliun setoran 2022, dan Rp1,53 triliun setoran 2023," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan resmi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 PMK.03/2022 disebutkan bahwa pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN, bisa berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lain yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Sementara itu, kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, antara lain nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan dan atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan.